BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat dalam upaya menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah kondisi cuaca ekstrem yang sedang melanda. Berbagai langkah mitigasi mulai dilakukan secara terukur guna meminimalisir dampak buruk bencana yang berpotensi terjadi di wilayah kota.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, saat membuka kegiatan penyampaian laporan akhir penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru pada Jumat (28/11/2025).

Menurut Markarius, penyusunan RPB merupakan instrumen yang sangat vital dalam menyusun peta jalan komprehensif penanggulangan bencana di ibukota Provinsi Riau. "Sehingga risiko potensi bencana itu bisa turun, berkurang. Saat ini bencana tidak hanya terkait dengan banjir," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi yang diwaspadai mencakup spektrum luas, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga risiko kebakaran rumah. Potensi-potensi ini memerlukan penanganan dan kesiapsiagaan multidimensi dari seluruh pihak.

Wawako menekankan bahwa data menunjukkan bahwa 70 persen wilayah Kota Pekanbaru memiliki potensi untuk mengalami bencana banjir. Angka ini menjadi basis bagi Pemko untuk melakukan intervensi mitigasi yang serius.

"Ini yang kita turunkan risikonya dengan intervensi, mulai dari normalisasi drainase, sungai, sampai pembangunan irigasi," jelas Markarius, merinci langkah-langkah fisik yang dilakukan Pemko untuk mengurangi dampak banjir.

Markarius menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga telah diperkuat di level operasional. Aparat gabungan, yang melibatkan personel dari TNI, Polri, Basarnas, serta instansi pemerintah kota, telah menyatakan kesiapsiagaan penuh melalui apel yang digelar di MPP Pekanbaru beberapa waktu lalu.

"Kita bersama aparat gabungan siap menghadapi potensi curah hujan tinggi hingga Desember nanti," tegasnya.

Ia komitmen Pemko Pekanbaru dalam memperkuat koordinasi antar-instansi terkait dan stakeholder untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. (rls/pri)