BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat komitmen perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru. Kerja sama ini difokuskan pada upaya pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru yang berlangsung di Gedung Daerah Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui sinergi pemerintah daerah dengan lembaga peradilan agama.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan sebelum perkawinan berlangsung hingga memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak ketika rumah tangga berakhir dengan perceraian.

"Hari ini kita dipertemukan dalam satu ikhtiar penting, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ingin mencegah perkawinan anak sebelum terjadi, sekaligus memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian," ujar Plt Gubri SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, pentingnya kerja sama tersebut juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 2,78 persen perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di Riau tercatat telah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun.

Selain itu, sepanjang 2025 terdapat 9.277 perkara perceraian yang tercatat melalui peradilan agama di Provinsi Riau.

"Angka ini menjadi perhatian kita bersama. Perkawinan anak harus terus kita cegah, karena anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depannya," jelasnya.

SF Hariyanto menegaskan, pencegahan perkawinan anak bukan semata-mata persoalan batas usia perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Karena itu, pendidikan dan kesempatan bagi anak untuk meraih masa depan yang lebih baik harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan perlindungan anak.

"Atas dasar itulah, Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik dan mendukung kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini," ungkapnya.

Selain pencegahan perkawinan anak, perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian juga menjadi perhatian penting. Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan perempuan tetap mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Sementara anak-anak harus tetap memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan nafkah sesuai dengan tanggung jawab kedua orang tuanya.

"Begitu pula ketika perceraian terjadi. Kita ingin memastikan perempuan memperoleh hak-haknya, dan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Sutomo, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus komitmen bersama dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan serta perceraian.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak setelah perceraian.

"Ini merupakan wujud perhatian serta komitmen bersama terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian," tutur Kepala PTA Pekanbaru Sutomo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Plt Gubernur Riau beserta jajaran Pemprov Riau atas keterbukaan dan komitmen dalam membangun sinergi dengan PTA Pekanbaru.

Sutomo mengungkapkan, gagasan kerja sama yang sebelumnya telah dikomunikasikan mendapat respons positif dari Pemprov Riau. Dukungan tersebut kemudian berkembang menjadi komitmen konkret melalui penandatanganan nota kesepahaman.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Plt Gubernur Riau atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun sinergi bersama PTA Pekanbaru. Gagasan kerja sama yang telah kami komunikasikan ini memperoleh respon positif dan kembang menjadi komitmen yang lebih konkret seperti kesempatan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Sutomo berharap kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi juga ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah penguatan regulasi melalui kemungkinan penyusunan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Riau.

"Bahkan terdapat pemikiran penting dari Bapak Plt Gubernur agar nota kesepahaman ini tidak berhenti pada penandatangan dokumen semata, tetapi dapat ditindak lanjuti dengan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah," pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru diharapkan mampu membangun langkah perlindungan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tidak hanya menekan praktik perkawinan anak, kolaborasi tersebut juga diharapkan memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi setelah perceraian.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama diharapkan tidak sebatas menjadi kesepakatan kelembagaan, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.