BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir yang bekerja di sektor perkebunan kelapa.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D dalam kegiatan The 3rd Bedelau, yang diselenggarakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau dengan tema “Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam” di Kantor Perwakilan BI Riau, Rabu (4/11/26).

Dikatakannya, Riau merupakan salah satu sentra utama produksi kelapa di Indonesia dengan kontribusi mencapai 14,45 persen terhadap produksi nasional. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, luas areal perkebunan kelapa di Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan produksi sebesar 411,28 ribu ton.

“Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa,” ujar Helmi.

Ia menegaskan, pengembangan sektor kelapa tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memberikan nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Helmi menjelaskan, Riau sebenarnya telah memiliki basis industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk, mulai dari minyak kelapa, santan, hingga beragam produk turunan lainnya.

Dilanjutkannya, keberadaan industri tersebut dinilai masih perlu dikembangkan agar potensi ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati secara lebih optimal oleh masyarakat, terutama para petani kelapa. Di sisi lain, Pemprov Riau memahami bahwa pengembangan perkebunan dan industri kelapa masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.

Helmi sampaikan, salah satu tantangan tersebut adalah kondisi tanaman kelapa banyak yang sudah tua dan rusak sehingga berdampak terhadap produktivitas perkebunan. Sementara itu, dari sisi hilir, petani dan pelaku usaha masih menghadapi fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, serta kendala pembiayaan.

“Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas,” tegas Helmi.

Menurutnya, berbagai aspek tersebut perlu menjadi perhatian agar pengembangan komoditas kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Ia berharap kajian yang dibahas dalam kegiatan The 3rd Bedelau dapat menjadi pijakan bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam merumuskan langkah strategis pengembangan hilirisasi kelapa di Riau.

Pemprov Riau berharap hasil kajian dan diseminasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, khususnya petani kelapa. Sehingga, potensi besar komoditas kelapa dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (rls/pri)