BHARABAS MEDIA, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Riau meraih peringkat kedua nasional untuk Klasifikasi Provinsi dalam penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Penganugerahan ini diselenggarakan oleh PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi atas penerapan praktik keinsinyuran yang profesional di lingkungan pemerintah daerah.

Sistem pengukuran IKD merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Penilaian ini menakar empat aspek utama yang meliputi kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Provinsi Riau menjadi satu dari enam provinsi di Indonesia yang diundang khusus dalam penganugerahan tersebut. Lima provinsi lainnya yang menerima penghargaan serupa adalah Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Keenam provinsi tersebut terpilih setelah menyisihkan puluhan provinsi peserta dari seluruh Indonesia. Seluruh peserta telah menjalani proses pengisian data, verifikasi, dan asesmen oleh Dewan Asesor PII sejak Juli 2026.

Capaian prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif dari 21 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Proses penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau.

Proses asesmen mencakup penyusunan kebijakan tertulis, pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berlatar belakang teknik, serta fasilitasi sertifikasi keinsinyuran. Selain itu, penilaian juga fokus pada pendokumentasian proyek dan inovasi keteknikan di setiap instansi.

Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penilaian. Dijelaskan, ini merupakan pengukuran keinsinyuran daerah pertama yang dilaksanakan secara nasional, sehingga seluruh pihak turut belajar sepanjang prosesnya.

"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Budi Fakhri.

Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem keinsinyuran daerah secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan dengan mendorong ASN berlatar belakang teknik untuk menempuh sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan.

Turut hadir mendampingi Plt Gubri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Decy. Lalu, Dewan Pembina PII Riau yang juga Ketua Umum DPP ASPEKNAS H Aswandi.

Kemudian, tampak pula Dewan Penasehat PII Riau, Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau, Ulul Azmi, serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau, Pipin Azrin. (rls/pri)