BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Perbaikan Kerusakan Jalan Provinsi pada ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir) - Simpang Manggala. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dengan mengundang sejumlah perusahaan yang beroperasi di ruas jalan tersebut.

Plt Gubri menegaskan bahwa kondisi ruas jalan Mahato - Simpang Menggala saat ini membutuhkan perhatian serius. Banyak titik jalan berlubang yang mengganggu aktivitas masyarakat maupun perusahaan sehingga diperlukan langkah cepat melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang ada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini harus baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap," ujar SF Hariyanto, Selasa (21/7) di Kantor Gubernur Riau.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer ruas jalan. Namun, masih terdapat sekitar 27 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan sehingga diperlukan dukungan dari pihak perusahaan yang memanfaatkan jalur tersebut.

"Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak," katanya.

SF Hariyanto juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak menerima dana dari perusahaan untuk perbaikan jalan. Menurutnya, pemerintah hanya berperan dalam melakukan pengawasan serta memberikan spesifikasi teknis agar pekerjaan yang dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain membahas perbaikan infrastruktur, SF Hariyanto turut mengimbau perusahaan agar menggunakan kendaraan berpelat nomor BM dalam operasional angkutan mereka. Menurutnya, penggunaan pelat BM menjadi bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.

"Kami menghimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan," ungkapnya.

SF Hariyanto menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan merupakan solusi terbaik di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa apabila kondisi jalan terus memburuk hingga terputus, maka seluruh aktivitas masyarakat maupun perusahaan akan terdampak.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, memaparkan bahwa ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir) - Simpang Manggala memiliki panjang mencapai 80,65 kilometer. Ia menyebutkan bahwa kerusakan jalan saat ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

"Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi," jelas Zulfahmi.

Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Riau, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat dengan persentase luas kerusakan di atas 30 persen sepanjang 8.450 meter. Selain itu, terdapat kerusakan sedang dengan tingkat kerusakan antara 10 hingga 30 persen sepanjang 27.250 meter yang juga memerlukan penanganan segera melalui sinergi pemerintah dan pihak perusahaan. (rls/pri)