BHARABAS MEDIA, JAKARTA -- PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri) memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Kesadaran Hukum, Penertiban Aset, dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Subholding Upstream Group yang diselenggarakan pada 11 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Awang Lazuardi, dan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Syahardiantono sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung kelancaran operasional sektor hulu migas nasional.

Perjanjian kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kerja sama yang sebelumnya telah berjalan dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, kerja sama akan dijalankan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi para pihak dalam penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum, penertiban aset, serta penegakan hukum di seluruh wilayah kerja Subholding Upstream Group guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional PHE dalam rangka mencapai target produksi minyak dan gas bumi nasional.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi:

pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

peningkatan kesadaran hukum;

penertiban aset;

penegakan hukum;

pemberian manfaat dan/atau dukungan lainnya dalam pelaksanaan kerja sama; serta

peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Melalui cakupan kerja sama tersebut, kedua pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam menjaga keberlangsungan operasional, meningkatkan perlindungan terhadap aset, serta membangun budaya kepatuhan hukum di lingkungan Subholding Upstream Group.

Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y Nasroen menyampaikan bahwa keberhasilan pencapaian target produksi migas nasional membutuhkan dukungan ekosistem operasional yang aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.

“Kolaborasi yang berkelanjutan antara PHE dan Polri menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional hulu migas. Melalui penguatan kesadaran hukum, penertiban aset, dukungan penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya, kami optimistis dapat terus menjaga keberlangsungan operasi dan mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas bumi nasional,” ujar Hermansyah.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono menegaskan komitmen Polri untuk mendukung objek vital nasional, termasuk sektor energi yang memiliki peran strategis bagi ketahanan energi Indonesia.

“Sinergi ini menjadi bentuk dukungan Polri dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga keamanan aset, memperkuat pertukaran informasi, serta memastikan kegiatan operasional sektor hulu migas dapat berjalan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Syahardiantono.

Melalui perpanjangan kerja sama ini, PHE dan Bareskrim Polri berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat semakin memperkuat tata kelola, mitigasi risiko hukum, perlindungan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Subholding Upstream Group guna mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016. (rls/pri)