BHARABAS MEDIA, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang berfokus pada pengetatan pengendalian, pembinaan, serta pengawasan dalam proses pendistribusian energi di wilayah Bumi Lancang Kuning.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang melakukan penandatanganan bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Acara tersebut berlangsung di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, turut hadir mendampingi gubernur sebagai bentuk komitmen lintas sektor di jajaran pemerintah daerah.

Adapun fokus utama dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengawal pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Kedua jenis bahan bakar tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah agar penyalurannya di lapangan tidak lagi mengalami kebocoran.

Langkah ini dinilai sangat strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemprov Riau dan BPH Migas. Melalui payung hukum kerja sama yang baru ini, kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi dan kompensasi dapat tersalurkan secara tertib dan berkeadilan.

Selain menjamin ketertiban, kolaborasi ini dirancang untuk menciptakan sistem distribusi energi yang transparan bagi konsumen pengguna di Provinsi Riau. Dengan adanya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, fungsi pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar dipastikan akan berjalan jauh lebih efektif dari sebelumnya.

Pemerintah daerah juga berharap kesepakatan ini mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan serta praktik spekulasi dalam penyaluran BBM di lapangan. Pengawasan ketat akan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa manfaat subsidi dari anggaran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menyatakan dukungan penuh instansinya terhadap implementasi kerja sama tersebut di sektor hilir migas daerah. Menurutnya, kepastian distribusi energi sangat berkaitan erat dengan iklim usaha, tata kelola pemerintahan yang baik, serta stabilitas roda perekonomian di tingkat daerah.

"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat," ujar Ninno Wastikasari. (rls/pri)