BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau berhasil menjaga inflasi sepanjang tahun 2025 tetap terkendali, meski menghadapi berbagai tekanan dan dinamika ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Plt Gubernur SF Hariyanto, pada Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di BPS Riau, yang dikutip Selasa (06/01/26).

“Inflasi bukan sekadar target makroekonomi, tetapi merupakan upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan rakyat. Alhamdulillah, sepanjang 2025, inflasi Provinsi Riau tetap berada dalam koridor sasaran nasional,” ujar Syahrial Abdi.

Sekdaprov menambahkan, keberhasilan pengendalian inflasi ini mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Ini merupakan hasil arah kebijakan yang jelas, koordinasi lintas sektor yang solid, dan kerja keras seluruh tim di lapangan,” tegasnya.

Berbagai langkah konkret dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan, mulai dari penguatan BUMD Pangan Riau sebagai instrumen stabilisasi harga, pendirian TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan), hingga pengoperasian TOPLING (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling) untuk menjangkau wilayah rentan gejolak harga.

Selain itu, operasi pasar murah telah digelar secara intensif di 224 titik, disertai penguatan kerja sama antar-daerah, kontrak farming, budidaya cabai on-farm, serta kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Seluruh langkah ini berbasis data BPS dan kondisi riil lapangan, bukan asumsi semata.

“Memasuki tahun 2026, kami menargetkan inflasi tetap terkendali dalam koridor nasional, dengan pasokan pangan yang semakin kuat dan distribusi yang lebih efisien,” jelas Syahrial.

Untuk diketahui, rilis BPS hari ini menjadi panduan penting bagi Pemprov Riau dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2026, sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 agar tetap realistis dan berkelanjutan.

"Data BPS kami jadikan rujukan utama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Setiap indikator yang dirilis hari ini berfungsi sebagai alat navigasi kebijakan, terutama untuk mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029,” tutup Syahrial Abdi. (rls/pri)