BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Sejumlah persoalan strategis mulai dari kinerja manajemen hingga efisiensi operasional menjadi perhatian serius Pemprov Riau.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka menyoroti kondisi beberapa BUMD yang justru dinilai membebani keuangan daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan, bukan sebaliknya.

“Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis. PT PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi gak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak,” tegas Plt Gubri SF Hariyanto, di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

Dijelaskan, bahwa berdasarkan penilaian terdapat ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan, menjadi masalah dasar yang harus segera dibenahi. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi capaian pendapatan dinilai tidak sehat bagi keberlanjutan BUMD.

“Masalah inilah yang harus kita selesaikan permasalahannya ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup,” jelasnya.

Plt Gubri juga menekankan pentingnya profesionalisme para direktur BUMD dalam menjalankan amanah. Ia mengingatkan agar pimpinan perusahaan milik daerah lebih fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan.

“Saya berharap, direkturnya itu dapat bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu gimana mau maju pendapatan dan hasilnya,” tegasnya.

Selain PT SPR dan PT PIR, perhatian khusus juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Menurutnya, kondisi tata kelola di BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Begitu juga BRKS, sampai sekarang belum jadi keluar hasil pansel. Direksinya gak ada, komisarisnya gak ada, itu jelas salah. Ini melanggar aturan, artinya nanti kita sempurnakan dulu,” ungkapnya.

Diterangkan, bahwa BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, kondisi tersebut kini mengalami penurunan tajam.

“BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliyar, bahkan sempat 500 miliyar pernah. Sekarang cuman 80 milyar,” terangnya.

Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah jaringan layanan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyaknya gerai yang dimiliki BRKS tidak sebanding dengan kontribusi keuangan yang diterima daerah.

“Sementara gerainya banyak, tapi pendapatan gak ada. Ini perlu dikaji,” ujarnya.

Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional di tubuh BRKS. Hal ini sangat perlu dilakukan, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan.

“Kemana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan,” katanya.

Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Riau.

"Kita sama-sama bergerak, sama-sama berdoa, semoga permasalahan BUMD bisa cepat terselesaikan di tahun depan," pungkasnya. (rls/pri)