BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggelar Refleksi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memaparkan berbagai permasalahan masih terjadi sepanjang tahun ini. Diantaranya kondisi fiskal, akses kesehatan, kualitas pendidikan dan ketahanan pangan.

Selain itu, juga nilai tambah industri, kemiskinan hingga pengangguran.

Pada kondisi fiskal Provinsi Riau, dikatakan SF Hariyanto menyebutkan proyeksi realisasi pendapatan sebesar 86,77 persen atau sebesar Rp8.219.551.760.812 dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9.472.594.918.254 (prognosis Bapenda sampai 31 Desember).

Dengan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp4.191.339.006.968 atau 80,59 persen, proyeksi realisasi pendapatan transfer sebesar Rp4.021.987.893.844 atau 94,36 persen dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6.224.860.000 atau 67,26 persen.

"Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp7.928.612.127.339 atau sebesar 83,70 persen dari pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp9.472.594.918.254 per 29 Desember 2025," kata SF Hariyanto.

Ada pun upaya yang dilakukan Pemprov Riau dalam menghadapi kondisi tersebut diantaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30 persen periode Oktober, November dan Desember.

"Kemudian kita melakukan pemenuhan belanja wajib dan meningkat serta menggali potensi pendapatan lainnya seperti pembangunan hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru," ungkapnya.

Sementara pada layanan kesehatan yang belum merata, dikatakan SF Hariyanto Pemprov Riau berkomitmen melakukan pemenuhan UHC dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 7.145.705 jiwa atau sebesar 99,68 persen.

"Dan juga pemenuhan layanan kesehatan di fasilitias pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun faskes rujukan," katanya.

Kemudian pada kualitas pendidikan, SF Hariyanto menyebutkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi sebesar 36,91 persen dan persentase untuk literasi membaca mencapai 44,83 persen.

"Adapun upaya yang dilakukan yakni pendidikan gratis melalui program Bosda dengan anggaran pada sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar, swasta sebesar Rp24,56 sehingga total mencapai Rp383,24 miliar," katanya.

Sementara untuk program beasiswa pendidikan, yakni 1.459 penerima beasiswa bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi dan 1.806 penerima bantuan sosial.

Pada sektor infrastruktur, SF Hariyanto menyebutkan Pemprov Riau telah melakukan upaya menjaga fungsionalitas jalan dan jembatan. Dengan panjang jalan yang direhabilitasi sepanjang 30.639 kilometer, panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan 278.318 kilometer, 5 unit jembatan direhabilitasi dan 22 unit jembatan yang dilakukan pemeliharaan.

"Untuk ketahanan pangan, kita mendapat persoalan dikarenakan ketergantungan pada pasokan di luar provinsi dan juga produksi yang rendah. Namun Pemprov Riau telah melakukan optimalisasi lahan seluas 19.216,31 hektare dan juga peningkatan luas tanam padi. Kemudian pembangunan prenursery 600.000 bibit kelapa di Inhil dan Meranti, pembangunan kebun benih kelapa seluas 25 hektare di Sungai Piring Inhil dan peremajaan sagu sebesar 200 hektare," ungkapnya.

Setelahnya pada nilai tambah industri yang belum optimal, SF Hariyanto mengatakan Pemprov Riau telah melakukan upaya peningkatan investasi daerah dan peningkatan penyediaan lapangan kerja.

"Provinsi Riau masih mengalami persoalan pada kemiskinan dan pengangguran. Dimana, pada tingkat pengangguran terbuka, mengalami peningkatan sebanyak 0,46 persen dibanding 2024. Sementara pada tingkat kemiskinan turun dibanding tahun 2024, namun lebih rendah dibanding rata-rata nasional 2025 sebesar 8,47 persen," ungkapnya.

Sementara untuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran, Pemprov Riau telah melakukan pelatihan, sertifikasi, penempatan magang dan peningkatakan akses kerja dengan adanya job fair, BKK bagi SMK dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

"Pemprov Riau juga memberikan Bosda Afirmasi dengan jumlah 742 orang pada kelas 11 tahun 2024 dan 842 orang pada kelas 10 tahun 2025. Kemudian pemberian BSM dan KAT sebanyak 4.785 orang," katanya.

Terakhir Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan 1.459 peserta bidik misi, 1.806 peserta bansos pendidikan bagi siswa miskin.

"Dan juga pembangunan sekolah rakyat di 3 lokasi dengan jumlah 225 orang serta pemberian BPJS Keternagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 27.011 orang," pungkasnya. (rls/pri)