BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Manajemen Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja Rokan mendatangi Balai Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis petang (11/12/2025), untuk memberikan penjelasan terkait penyaluran Participating Interest (PI) kepada pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

Kedatangan manajemen PHR dipimpin Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rafraida, didampingi Sr Relations Tengku Dody, Consultant Land Expert Pradonggo, dan Head of Relations Delley Paranita.

Rombongan PHR diterima Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. R Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Timbalan MKA Datuk H Zulkarnaen Nurdin, Timbalan DPH

Datuk H. Tarlaili, Bendahara Umum, Datuk M. Fadhli, Ketua BP Sentra Budaya dan Ekraf LAMR Datuk Firman Edi, Tim SPI Datuk Aspandiar, Bagian Humas dan Protokoler Datuk Taufik Hidayat.

Sebelumnya, LAMR mempertanyakan penyaluran PI yang semestinya diterima Provinsi Riau. LAMR menilai PHR perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat dan berkeadilan mengingat Riau daerah penghasil minyak hampir tidak merasakan manfaat PI.

Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyebut PI penting untuk pembangunan daerah, terlebih saat kondisi keuangan Riau tengah defisit. Datuk Seri juga menyoroti bahwa sebagai daerah penghasil minyak, Riau hanya menerima sekitar satu dolar per bulan dari PI dan pembayarannya dilakukan bertahap.

Timbalan DPH LAMR, Datuk H. Tarlaili, mempertanyakan apakah Riau hanya mendapatkan PI tanpa program lain seperti CSR atau beasiswa, mengingat wilayah kerja PHR berada di atas tanah ulayat. "Hal ini harus diperhatikan dan perhatian yang minim dapat menimbulkan kesan serupa dengan perusahaan lain yang sebelumnya dinilai tidak berpihak kepada masyarakat," kata Datuk Tarlaili.

Ketua BP Sentra Budaya dan Ekraf LAMR, Datuk Firman Edi, menegaskan bahwa PI merupakan harapan masyarakat Riau dan harus dibagikan secara adil. Dia menambahkan bahwa masyarakat tidak menuntut berlebihan, tetapi menginginkan kejelasan dan keberpihakan.

Menanggapi berbagai pertanyaan, Corporate Secretary PHR Eviyanti Rafraida menjelaskan teknis kerja perusahaan serta regulasi yang mengikat BUMN migas tersebut. Namun, Eviyanti belum memaparkan secara rinci angka dan mekanisme pembagian PI.

Evi menyebutkan produksi PHR mengalami penurunan hingga 30 persen sehingga perusahaan perlu berinvestasi untuk menahan penurunan produksi tersebut. “Soal angka PI sedang kami konsolidasikan,” ujarnya.

Selain produksi turun, sambung Evi, juga harga minyak yang turun tajam dari lebih 110 dollar per barrel, jadi 60 dollar.

Selain itu, Evi juga menjelaskan penghitungan PI dilakukan sejak Oktober dengan kontrak kerja baru. Dia optimis, hasil PI akan berbeda dari apa yang tergambar secara umum selama ini seperti yang disampaikan LAMR, setidak-tidak ada kecenderungan membaik.

LAMR berharap PHR dapat menyampaikan secara jelas jumlah PI yang diterima Riau dan mekanisme penyalurannya agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menjelang azan magrib berkumandan, Ketum MKA LAMR Datuk Seri H. Marjohan menutup pertemuan dengan mengatakan, sangat berat bagi Riau menyandang status sebagai daerah penghasil minyak, namun kontribusi dari sumber daya alam tersebut sangat minim. Sementara itu, tuntutan masyarakat Riau sebagai daerah penghasil minyak begitu besar dan tidak sebanding dengan kenyataan yang diterima. "Karena itu, kami berharap penyaluran PI dapat berjalan lancar dan sesuai aturan, yakni sebesar 10 persen," ungkap Datuk Seri Marjohan. (rls/pri)