BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemprov Riau bersama OJK meninjau perkembangan program inklusi keuangan sepanjang 2025 dan menyiapkan langkah strategis untuk memastikan akses keuangan semakin merata dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Penegasan komitmen tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Rabu (26/11/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk meninjau capaian program 2025 serta menyusun arah kebijakan TPAKD tahun 2026.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menyampaikan bahwa peran TPAKD sangat krusial dalam mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD. Dokumen RPJMD tersebut pun menempatkan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama.

“Kami menempatkan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama. Akses keuangan yang luas, aman, dan terjaga adalah penggerak paling penting untuk mencapai hal tersebut,” ungkap Helmi.

Helmi katakan, UMKM akan sulit berkembang tanpa dukungan layanan keuangan yang maksimal. Karena itu, program TPAKD harus terintegrasi dengan agenda penurunan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, serta penguatan sektor UMKM.

Helmi juga menekankan pentingnya memastikan setiap program benar-benar bermanfaat dan tidak hanya bersifat administratif. Ia mencontohkan program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang menurutnya harus memberikan dampak nyata, tidak sekadar proses administrasinya saja yang mempunyai hasil besar.

"Program KEJAR harus disertai dengan edukasi dan pendampingan, sehingga tidak hanya administratif tapi juga berdampak," tegasnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau, Elvira Azwan, menekankan bahwa rapat pleno menjadi momen penting untuk menilai capaian program sepanjang 2025. Evaluasi ini dikatakannya akan menjadi pembelajaran agar program tahun depan lebih inovatif dan memberikan dampak lebih besar bagi akses keuangan daerah.

Elvira juga menyoroti masih adanya gap antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau, yang menunjukkan perlunya upaya tambahan. Jika inklusi dan literasinya seimbang, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nantinya.

“Inklusi keuangan bukan hanya seberapa banyak masyarakat memiliki rekening atau akses digital, tetapi bagaimana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Elvira menambahkan bahwa penyaluran KUR juga harus dipastikan tepat sasaran agar benar-benar memberi dampak pada pelaku usaha. Melalui rapat pleno ini, Pemprov Riau dan OJK memastikan setiap program memiliki timeline, target, dan penanggung jawab yang jelas.

Hasil evaluasi dan penyusunan langkah ke depan diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah. Selain itu, rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perekonomian Riau yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (rls/pri)