BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan bahwa seluruh pemerintah daerah (pemda) wajib mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional (PSN). Terlebih, berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berkewajiban melaksanakan program strategis nasional.

Mendagri Tito menilai, dukungan pemerintah daerah terhadap PSN menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan ekonomi masyarakat. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayahnya.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat berdialog bersama insan pers di ruang rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (06/11/25). Menurutn SF Hariyanto setiap aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam membangun negeri.

"Pemerintahan harus tetap berjalan, terutama pelayanan kepada masyarakat. Kita semua harus bersatu, bekerja sama, dan fokus membangun Riau," sebutnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyatakan bahwa komitmen itu sudah menjadi bagian dari kebijakan utama pemerintah daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional.

“Program strategis nasional selalu kami dukung. Ada beberapa yang sudah berjalan di Riau,” katanya.

Dijelaskan, sejumlah program yang masuk kategori PSN telah mendapat perhatian serius dari Pemprov Riau. Seperti program strategis nasional yang tengah menjadi satu diantara prioritas di Riau adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat.

Sekda Syahrial Abdi menambahkan, Riau telah melaksanakan program tersebut dengan langkah konkret melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 12 kabupaten/kota.

“Riau sendiri untuk MBG, kita mempunyai kewajiban SPPG sebanyak 670 lebih. Kemarin, karena Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) kita baru terbentuk 21 September, sudah ada 326 SPPG yang terlaporkan dibangun. Namun, baru 180-an yang beroperasi menangani itu,” jelasnya.

Diterangkan, pihaknya terus memperluas jangkauan layanan gizi bagi anak-anak di wilayah terpencil. Sehingga, setiap daerah tidak ada yang tertinggal dari program nasional tersebut.

“Kemarin juga telah terbentuk di beberapa daerah untuk SPPG wilayah terpencil. Sehingga, makan bergizi gratis ini bisa dirasakan oleh semua anak,” terangnya.

Kemudian, Pemprov Riau juga mendorong Koperasi Merah Putih yang merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah. Program ini bertujuan membangun kemandirian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui sistem koperasi.

“Koperasi Merah Putih, alhamdulillah telah launching oleh dinas kita beberapa waktu lalu. Kami juga telah berkoordinasi dengan UMKM dan telah menentukan lokasinya. Dengan begitu, berbagai program strategis nasional lainnya selalu berprogres,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Riau juga telah diarahkan untuk berkomitmen mendukung penuh program strategis nasional di masing-masing wilayah. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar pelaksanaan PSN di Riau berjalan optimal.

Dengan begitu, menjaga komunikasi aktif dengan kementerian terkait terus dilakukan agar hambatan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani.

“Pemerintah kabupaten/kota juga telah kami arahkan komitmen untuk itu. Sehingga, setiap arahan nasional selalu kami koordinasikan bersama pemerintah pusat,” ujarnya. (rls/pri)