BHARABAS MEDIA, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan rasa prihatin atas kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, Senin (3/11/2025) kemarin.

Dalam operasi senyap itu mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, beberapa pejabat lainnya serta tim sukses dan rekanan.

"Terkait hari ini yang sudah menjadi isu publik, Pemprov Riau menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa ini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, Selasa (4/11/2025) saat rapat percepatan penurunan stunting di salah satu hotel Pekanbaru.

Atas peristiwa itu, Syahrial Abdi menyerahkan kasus hukum tersebut kepada pihak penegak hukum KPK, dan pihaknya siap menerima petunjuk.

"Untuk proses hukum tentunya kita mendukung apa pun yang dilakukan aparat hukum kita KPK, dan kita siap menerima petunjuk diperintahkan. Mohon doa untuk kawan-kawan semua untuk Riau lebih baik," cakapnya.

Sedangkan terkait roda pemerintahan, Syahrial Abdi menegaskan harus tetap berjalan dengan baik dan tidak boleh terhenti meski ada kasus OTT KPK.

"Pemerintahan harus berjalan dengan baik, semua pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti, semua fungsi-fungsi pemerintahan harus berjalan dengan baik. Termasuk kegiatan hari ini kita tidak menunda rapat stunting. Bahwa yang diharapkan masyarakat adalah pelayanan pemerintahan harus berjalan dengan baik, dan itu harus kita jaga," tukasnya. (rls/pri)