BHARABAS MEDIA, JAKARTA- Pemerintah terus mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai langkah nyata membangun kemandirian ekonomi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai, hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, melainkan fondasi untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

"Tidak ada negara di dunia yang memiliki Sumber Daya Alam banyak yang kemudian mereka menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi dan industrialisasi," katanya, dalam Minerba Convex 2025 di Jakarta, yang disiarkan melalui YouTube Ditjen Minerba TV.

Menteri ESDM mengungkapkan, hilirisasi memang akan menguntungkan negara, akan tetapi model seperti ini pasti banyak yang menantang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dia mencontohkan Indonesia berhenti melakukan ekspor nikel, pada tahun 2017-2018 lalu ekspor bijih nikel Indonesia hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Namun setelah penghentian ekspor bijih nikel dan pembangunan industri pengolahan, total ekspor pada 2023–2024 melonjak menjadi 35–40 miliar dolar AS.

Dengan danya hilirisasi nikel ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan SDA yang berbasis nilai tambah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ini yang terus kita lakukan dan ini baru dari sektor nikel, ekosistem baterai mobil kita bangun. Hilirisasi kata kunci menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Berikutnya, Bahlil mencontohkan hilirisasi yaitu pembangunan smelter Freeport di Gresik dengan investasi 3 miliar dolar AS.

Dia menyebutkan, dari 3 juta ton konsentrat, akhirnya smelter itu menghasilkan 50–60 ton emas. Dengan demikian menunjukkan nilai tambah yang signifikan dari pengolahan di dalam negeri.

Untuk itu, ia mengharapkan hilirisasi SDA ini harus memberikan keadilan bagi pelaku usaha lokal. Revisi Undang-Undang Minerba kini memberi prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada UMKM, koperasi, dan BUMD daerah agar masyarakat setempat dapat menjadi tuan di negerinya sendiri.

“Dulu di zaman VOC, mereka mengambil barang mentah kita, dibawa ke luar, diolah di luar, lalu dijual kembali ke kita. Masak cara-cara lama mau dipakai lagi sekarang? Saya katakan, stop. Kita harus mulai lembaran baru demi kebaikan rakyat dan bangsa,” ujar Bahlil. (rls/pri)