BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau berhasil menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp8,79 triliun hingga Agustus 2025. Angka ini setara dengan 49,55 persen dari target penerimaan Rp17,75 triliun pada tahun ini.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa target penerimaan tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan adanya perubahan pengadministrasian Wajib Pajak Cabang serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sejak tahun pajak 2025 dilakukan secara terpusat berdasarkan NPWP sesuai tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak yang diatur dalam pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

"Meski target lebih kecil, penerimaan bruto pajak di bulan Juli 2025 justru mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Bambang dalam siaran persnya, Kamis (18/09/25).

Berdasarkan kelompok pajak, penerimaan PPN secara neto mengalami kontraksi 10,14 persen. Begitu juga dengan PPh yang turun 20,79 persen, terutama dipengaruhi oleh pergeseran penerimaan dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 pada sektor administrasi pemerintah serta meningkatnya jumlah restitusi.

Namun, pada kelompok pajak lainnya, Kanwil DJP Riau mencatat pertumbuhan sangat signifikan hingga 21.145,88 persen. Pertumbuhan ini terutama bersumber dari penerimaan bunga penagihan dan deposit pajak.

Selain dari sisi penerimaan, tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menunjukkan capaian positif. Hingga Agustus 2025, jumlah SPT Tahunan yang masuk di Provinsi Riau mencapai 376.961 atau 89,12 persen dari target 408.329 SPT.

Adapun rinciannya, terdiri dari 298.384 SPT Orang Pribadi Karyawan, 56.854 SPT Orang Pribadi Non Karyawan, serta 21.723 SPT Badan.

Menghadapi berbagai dinamika dan kondisi ekonomi yang akan terjadi ditahun 2025, Kantor
Wilayah DJP Riau akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk menyelesaikan tanggung jawab mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. (rls/pri)