Tertekan Produk Impor, Pengusaha Kemasan Makanan Minuman Minta Permendag 36 Tahun 2023 Direvisi
Jumat, 23-02-2024 - 10:51:52 WIB
Ilustrasi impor dan ekspor(Shutterstock)
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Gabungan produsen kemasan fleksibel bahan utama kemasan produk makanan, minuman dan produk-produk konsumer lainnya atau Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) menilai, upaya pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan impor perlu diperluas. 

Ketua ABOFI Santoso Samudra mengatakan, Permendag Nomor 36 tahun 203 perlu diperkuat dan diperluas agar menjangkau industri hilir. sebab, industri hilir kemasan fleksibel saat ini mengalami tekanan luar biasa dari produk impor dengan harga dumping. Agar dapat bertahan, perlu ditingkatkan status larangan dan pembatasan atau Lartas pada Permendag No 36/2023 dari Lartas LS (Laporan Surveyor) menjadi Lartas LS (Laporan Surveyor) dan PI (Persetujuan Impor). 

Selain itu, perlu juga adanya pemberlakuan (Bea Masuk Anti Dumping) terhadap produk-produk impor yang masuk dan sudah terbukti menggunakan harga dumping sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia. 

“Kebijakan itu adalah upaya untuk memprioritaskan komoditas produksi dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan rencana ekspansi industri dalam negeri pada tahun mendatang menuju Indonesia emas,” kata Santoso di Jakarta, Kamis (22/2/2024). 

Santoso bilang, fakta yang mendasari permohonan peningkatan ini adalah, maraknya produk impor yang masuk dengan harga dumping. Kemudian, tingginya volume impor dengan harga dumping dari China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sejak 2018 hingga 2022 naik sebesar 37,9 persen dari volume 45.042 ton menjadi 62.152 ton. 

“Dengan harga dumping sampai dengan 30 persen, negara lain di ASEAN sudah menerapkan BMAD untuk produk yang berasal dari negara tersebut. Ini menyebabkan Indonesia sebagai pasar terbuka utama masuknya barang impor,” lanjut dia. 

Santoso juga menyoroti tidak optimalnya investasi dalam negeri melalui penambahan kapasitas pada tahun 2020-2022 karena tekanan yang dihadapi dan membuat rencana investasi baru 2024- 2026 tertahan. 

Dia juga mengatakan, utilitas kapasitas industri plastik anggota ABOFI tidak bisa meningkat mengikuti investasi penambahan kapasitas dan menghadapi tekanan oleh produk impor dengan harga dumping akan cenderung menurun pada tahun-tahun mendatang tanpa adanya dukungan pemerintah. 

“Kerugian ini merupakan isu yang dialami di tahun 2023, dan akan berlanjut jika tidak ada perbaikan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri serta perlindungan terhadap industri dalam negeri,” ungkap dia. (KOMPAS.COM/JW)



 
Berita Lainnya :
  • Tertekan Produk Impor, Pengusaha Kemasan Makanan Minuman Minta Permendag 36 Tahun 2023 Direvisi
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 BRK Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman Tebar Apresiasi dan Tingkatkan Pelayanan Humanis
    02 Update Karhutla Riau: Lahan Terbakar Capai 18.770 Hektar
    03 Bukan Hanya Cendera Mata, BRK Syariah Dengarkan Curhat Nasabah di Hari Pelanggan Nasional
    04 Pertamina Berkah Hadir melalui Pasar Murah, PHE Salurkan 15.000 Paket Sembako bagi Masyarakat Prasejahtera
    05 Hadiri RDPU Dengan DPR RI, SP BRK Syariah Ikut Suarakan Penolakan Pemindahan Payroll ASN
    06 Pemprov Riau Mulai Pelebaran Jalan Tuanku Tambusai, Ditargetkan Rampung Desember Mendatang
    07 BRK Syariah dan Pemko Tanjungpinang Luncurkan Gurindam Pay, Inovasi Digital untuk Optimalkan PAD Secara Real Time
    08 PGN Siap Salurkan Gas Bumi ke 3 UMKM di Pelalawan
    09 Raup Rp123 Miliar, Pemprov Riau Berencana Kembali Buka Pemutihan PKB
    10 Gerak Cepat Plt Gubri, 3 Ruas Jalan di Rohil Diperbaiki untuk Masyarakat
    11 Pertamina Jelaskan Suara Letupan di Kilang Dumai, Pastikan Kondisi Kilang Aman
    12 BRK Syariah Dorong Optimalisasi Payroll PPPK, Perkuat Peran BUMD bagi Ekonomi Daerah
    13 Pertamina Kilang Dumai Dukung Mahasiswa Melek Energi dan Lingkungan Lewat Pertamina Goes to Campus
    14 Response Cepat PHR Tangani Karhutla di Sekitar Wilayah Operasi
    15 Pemprov Riau Siapkan Rakor Bersama Seluruh Desa, Perkuat Komitmen Penanganan Karhutla
    16 Melalui REF 2026, BI Riau Dorong Pertumbuhan Ekonomi Solid dan Percepatan Digitalisasi
    17 Meski Karhutla Terkendali, Plt Gubri Berharap Semua Pihak Jangan Lengah dan Tetap Waspada
    18 Pemprov Riau dan BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital
    19 BRK Syariah Perluas Pilihan Masyarakat dalam Bertransaksi Keuangan
    20 Cabang BRK Syariah Pekanbaru dan Komjaki Riau Dorong Inklusi Keuangan Syariah
    21 Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Terima Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah 2026
    22 Tetap Gelar Turnamen di Tengah Kabut Asap, Dispora Riau Dinilai Abaikan Kesehatan Anak-anak
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau