PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau, mencabut status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebelumnya status tersebut, ditetapkan pada tanggal 13 Februari dan berakhir November 2023.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal, menjelaskan, selama status siaga darurat Kerhutla, pihaknya bekerja sama dengan Satagas Karhula Riau.

Adapun pemangku kepentingan yang terlibat yakni TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Damkar, Kelompok Masyarakat/MPA, Satgas bidang perawatan dan pelayanan kesehatan.

Kemudian, satgas bidang penegakan hukum, satgas bidang pemadaman melalui udara Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebanyak 6 kali dari awal tahun 2023 dan dibantu helikopter Water Bombing bantuan pemerintah pusat.

“Mulai 30 November status siaga darurat Karhutla resmi dicabut. Berdasarkan data dari satgas Karhutla Riau, jika dibandingkan tahun 2019 yang juga dilanda elnino, kita berhasil menekan luas lahan yang terbakar 299 persen. Tahun 2019 Karhutla mencapai 9.714 hektar, dan tahun 2023 2.432 hektar, terjadi penurunan Karhutla mencapai 7.281 hektar,” ujar M Edy Afrizal, Kamis (30/11).

Dijelaskan Edy Afrizal, Pemprov Riau telah melakukan upaya terbaik dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki. Ia mengaku, pihaknya diberikan dukungan penuh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan segala upaya penanggulangan, termasuk TNI Polri.

“Berkat kerja sama ini, kita berhasil menekan jumlah hotspot, sebanyak 11 persen. Pada tahun 2019 berjumlah 3.689 titik, dan tahun ini sebanyak 3.323 titik berkurang sebanyak 366 titik. Untuk kegiatan TMC 6 kali dari awal tahun hingga Oktober total jumlah NHCL yang disemai 68 Ton, 82 kali penyemaian,” ungkapnya. (pri)