BHARABAS MEDIA, DUMAI – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, PT Pelindo Regional I Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri, perbankan, dan pelaku usaha meresmikan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai. Peresmian ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH), khususnya pada salah satu simpul konektivitas strategis Provinsi Riau yang terhubung langsung dengan Malaysia.

Pelabuhan Penumpang Dumai memiliki peran penting sebagai gerbang mobilitas masyarakat dan wisatawan mancanegara. Posisi Dumai di pesisir timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka didukung oleh rute pelayaran internasional Dumai–Melaka, Dumai–Port Dickson, dan Dumai–Muar. Peran strategis tersebut tercermin dari dominasi wisatawan asal Malaysia sebesar 87% dari total wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Riau melalui Pelabuhan Penumpang Dumai tercatat mencapai 15.177 orang atau tumbuh 11,9% secara tahunan pada tahun 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa implementasi pembayaran non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan publik, mendukung efisiensi operasional pelabuhan, serta mendorong aktivitas ekonomi, pariwisata, UMKM, dan mobilitas masyarakat lintas negara.

“Peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai merupakan bukti nyata sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Pelindo Regional I Dumai, perbankan, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital di daerah. Melalui implementasi pembayaran non tunai pada gate pass penumpang dan kendaraan serta pembayaran tiket ferry internasional berbasis QRIS Antarnegara, inisiatif ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperluas akseptasi pembayaran digital dan memperkuat peran Dumai sebagai gerbang konektivitas ekonomi Indonesia–Malaysia,” ujar Filianingsih.

Digitalisasi pembayaran di Pelabuhan Penumpang Dumai mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu pembayaran digital pada (1) Gate pass masuk kendaraan, (2) Pembayaran digital pada biaya pas masuk terminal penumpang, serta (3) Pembayaran tiket ferry internasional melalui kanal QRIS yang seluruhnya berbasis QRIS Antarnegara. Dengan demikian, ekosistem pembayaran digital di Pelabuhan Penumpang Dumai diharapkan semakin terintegrasi dari hulu ke hilir dan mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih praktis bagi masyarakat maupun wisatawan mancanegara.

Sejalan dengan itu, transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Riau juga terus tumbuh positif. Hingga Caturwulan I-2026, nominal transaksi QRIS Antarnegara di Riau tercatat sebesar Rp18,64 Miliar atau meningkat 202% secara tahunan, yang didominasi oleh transaksi inbound dari Malaysia. Pertumbuhan ini mempertegas besarnya potensi Riau sebagai simpul transaksi lintas negara, terutama melalui penguatan kanal pembayaran non tunai di titik-titik strategis seperti Pelabuhan Penumpang Dumai.

Secara lebih luas, QRIS telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi dan keuangan digital nasional. Hingga Mei 2026, transaksi QRIS secara nasional telah mencapai 10,18 miliar transaksi, menjangkau 64,34 juta pengguna dan 46,60 juta merchant, dengan 93,2% di antaranya merupakan UMKM. Di Provinsi Riau, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 1 juta merchant dan 1,2 juta pengguna, dengan volume transaksi mencapai 64,9 juta transaksi hingga Mei 2026.

Bank Indonesia memandang QRIS bukan hanya sebagai kanal pembayaran, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha untuk terhubung ke ekosistem ekonomi digital. Melalui pencatatan transaksi secara elektronik, QRIS dapat mendukung peningkatan transaksi, perluasan akses pasar, serta membuka peluang akses layanan keuangan digital bagi UMKM.


Peresmian Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai diharapkan dapat menjadi model perluasan kawasan layanan publik non tunai yang dapat direplikasi di titik-titik strategis lainnya di Provinsi Riau. Melalui sinergi yang berkelanjutan, Riau diharapkan semakin siap menjadi bagian penting dari sistem pembayaran lintas negara yang modern, inklusif, dan berdaya saing. (rls/pri)