JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid meminta dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian untuk mendorong hilirisasi industri di Riau, khususnya sektor sawit dan migas yang menjadi andalan daerah. Hal ini disampaikan Wahid saat audiensi bersama Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza di Jakarta, Rabu (7/5/2025) dengan menekankan pentingnya mengakselerasi nilai tambah produk unggulan daerah.

Menurut Gubernur, Riau berada di kawasan strategis interland perdagangan dunia dan menjadi sentra ekonomi Sumatera, namun belum menikmati manfaat maksimal dari potensi geografis tersebut. Ia juga jelaskan aktivitas perdagangan di Selat Malaka yang lebih banyak menguntungkan Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia khususnya Riau masih kurang dilirik.

"Sementara, SDA Riau melimpah, seperti migas dan perkebunan. Terdapat kelapa sawit yang mencapai 4 juta hektare namun hanya 1,2 juta hektare yang memiliki izin resmi. Selebihnya, perkebunan ilegal ini tidak memberikan kontribusi bagi daerah," jelas Wahid.

Sektor kelapa dalam juga dinilai strategis, dengan sentra utama di Inhil, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. "Industrinya sudah ada, pualau sambu yang mengelola, saat ini sedang kesulitan bahan baku, biasanya harga kelapa tidak dapat menutup kebutuhan masyarakat, hari ini harganya sudah naik, mahal," ungkapnya.

"Saat ini masyarakat mengeluhkan, jika harga murah pemerintah tidak hadir, saat mahal hadir, bahkan ada isu mengurangi ekspor kelapa, jadi hal ini kami mohon untuk diperhatikan pak," imbuhnya.

Selain itu, potensi komoditas seperti pinang dan sagu juga belum diolah maksimal di Riau, bahkan sagu masih dikirim ke luar daerah seperti Cirebon tanpa proses hilirisasi di Meranti. Ia berharap adanya perhatian kementerian untuk membangun industri pengolahan sagu dan komoditas lokal lainnya di Riau.

Untuk sektor kehutanan, Wahid menjelaskan bahwa saat ini baru sampai tahap produksi rayon, sementara produk akhir seperti tekstil belum dikembangkan. Ia menilai integrasi rantai industri dari hulu ke hilir akan memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi daerah.

"Oleh karena itu, jika bisa Kementerian Industri mendorong, mendekatkan industri dengan bahan baku, maka akan mejadi suatu yang lebih besar lagi," ungkapnya.

Industri migas juga disebut mengalami kelesuan karena penurunan produksi, sehingga hilirisasi sektor lain seperti sawit harus menjadi prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Gubernur menyebut Riau memproduksi 10 juta ton CPO per tahun, namun sebagian besar hilirisasinya masih dilakukan di luar daerah.

"Maka kami perlu dorongan untuk hilirisasi CPO sampai end produck agar perkembangan ekonomi lebih baik lagi. Kami sedang mempersiapkan kawasan industri kuala enok untuk hilirisasi kelapa sawit," katanya.

Menanggapi hal itu, Wamenperin, Faisol Riza sampaikan komitmen Kemenperin RI untuk meindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan gubernur Wahid. Pembahasan ini, katanya, akan terus berlanjut antara Pemprov Riau bersama para Dirjen Kemenperin RI.

"Semua pokok pikiran yang disampaikan sudah dicatat, dan tentunya ini semua demi kepentingan kemajuan daerah, pastinya akan kami dukung dan kedepan akan selalu kita komunikasikam dengan dirjen di Kementerian Perindustrian. Kita juga akan fasilitasi secepat mungkin," tegasnya.

Dikatakan dia, Riau adalah provinsi yang sangat kaya, bahkan sejak pemerintah Soekarno menjadikan Riau sebagai provinsi yang cukup istimewa. Terutama untuk industri pengolahan atau manufaktur.

"Jadi kami ingin, Kementrian Perindustrian dan Riau bekerja sama untuk kembali mengangkat Riau jadi kawasan unggulan industri pengolahan," tandasnya. (rls/pri)