PEKANBARU-Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Pekanbaru hingga saat ini terus mematangkan pembahasan Ranperda Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Sampai saat ini, pembahasan Ranperda PPJ ini masih berkutat seputar data lampu PJU antara pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak PLN belum sinkron. Untuk itu, Senin (4/2//2019) mendatang pansus kembali akan menggelar rapat pembahasan Ranperda PPJ.

Ketua Pansus Ranperda PPJ, Dian Sukheri mengatakan, jika pada rapat mendatang data masih tidak sinkron antara kedua belah pihak, dipastikan Ranperda PPJ ini belum bisa disahkan.

"Sampai hari ini data belum lengkap, kita prinsipnya dari awal selagi data belum sinkron Ranperda PPJ ini belum bisa disahkan. Kita lihat Senin mendatang mudah-mudahan data dan catatan yang selama ini kita minta sudah bisa dipenuhi, kita mau melihat apa usaha mereka dalam melengkapi data-data yang kita butuhkan supaya tidak ada perbedaan data lagi," ujar Dian Sukheri, Rabu (30/01) seperti dirilis website resmi Kominfotik Pekanbaru.

Sementara itu, penanggungjawab Pansus, Jhon Romi Sinaga berharap proses audit terkait selisih data lampu PJU antara PLN dan Pemko dari BPKP segera rampung dan segera diekspos agar apa yang menjadi kendala saat ini bisa selesai.

"Sampai saat ini kita masih menunggu ekspos dari BPKP, jika itu selesai maka pembahasan Ranperda PPJ akan dilanjutkan sebelum disahkan," pungkas Romi.

Selama ini, perbedaan perhitungan jumlah PJU sering membuat konflik antara Pemko dan PLN. Pihak Pemko beberapa kali tidak mau membayar tagihan yang diajukan PLN karena dianggap terlalu besar. ***