PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama instansi terkait, pekan depan akan membahas persoalan pembebasan lahan yang bersengketa untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat.

Pembebasan  lahan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 175 kilometer (Km) itu ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Saat ini pekerjaan fisik jalan tol sudah mulai dilakukan.

"Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Rengat saat ini masih pematangan pembebasan lahan. Karena di lapangan ditemukan lahan yang akan dibebaskan untuk trase jalan tol Pekanbaru-Rengat masih banyak tumpang tindih," ujar Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus, Rabu (08/05/24).

Firdaus mengatakan, persoalan tumpang tindih lahan yang akan dijalankan jalan tol tersebut faktanya terdapat beberapa pemilik lahan. Bahkan satu lahan terdapat lima pemilik lahan yang mengantongi izin.

"Jadi dalam satu objek itu pemiliknya lebih dari satu atau dua orang. Bahkan ada yang empat dan lima orang. Itu lahannya ada di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru," bebernya.

Karena itu, lanjut Firdaus, Pemprov Riau akan melakukan rapat tindaklanjut penyelesaian persoalan lahan tumpang tindih di ruas Tol Pekanbaru-Rengat bersama instansi terkait seperti Kajati Riau, Kejari Pekanbaru, Kejari Kampar, Kementerian PUPR, PT Hutama Karya, termasuk Kanwil BPN yang bisa memastikan lahan tersebut clear atau tidaknya.

"Makanya kita berkomitmen untuk menuntaskan persoalan ini agar pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Rengat ini tidak terkendala. Sebab pembebasan lahan jalan Tol Pekanbaru-Rengat ini ditarget harus tuntas tahun ini. Kami juga berharap pemerintah daerah setempat juga dapat membantu penyelesaian persoalan ini," ujarnya.

"Apalagi ini proyek strategis nasional, jangan sampai terhambat karena persoalan ini. Karena pemerintah juga punya program yang harus dikejar cepat. Tentu kita pemerintah daerah harus mendukung program pemerintah pusat," katanya. (rls/pri)