PEKANBARU- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri)SF Hariyanto menegaskan jika pihaknya siap menndaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin  terkait penanggulangan bencana. (PB) di daerah.

 Hal ini ditegaskan Pj Gubri SF usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) 2024 di Pullman Bandung Grand Central, Rabu (24/04/24). Rakornas ini secara resmi dibuka oleh Wapres.

 “Tadi ada lima arahan yang disampaikan Pak Wapres terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana. Tentunya, kita di daerah siap  mendukung dan menjalankan arahan tersebut,”kata SF Hariyanto.

Pj Gubri memaparkan, lima arahan Wapres yang harus menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana itu diantaranya, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. 

 “Pak Wapres meminta agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana. Mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana,”katanya.

 Kemudian yang kedua lanjut SF, melakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Dalam pemetaan risiko, integrasi dan hasil dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru. 

Arahan ketiga, memperkuat pelayanan kebencanaan. utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi, sumber daya manusia, logistik, serta peralatan. 

“Keempat, menerapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana. Wapres meminta untuk memastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat, dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang,”ulasnya. 

Lalu yang terakhir paparnya, menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. 

Untuk hal ini sebut SF, Wapres meminta pemerintah daerah menjalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya. (rls/pri)