Inilah Fakta Terbaru Izin Tambang untuk Ormas
Sabtu, 08-06-2024 - 12:40:51 WIB
Foto ilustrasi. Pemerintah resmi memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Ormas keagamaan telah diberikan izin khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Jangka waktunya 5 tahun sejak aturan diterbitkan.

Izin ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku," tulis pasal 83A ayat 6 beleid tersebut.

Namun, tak semua ormas mau mengelola tambang. Contohnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menolak untuk ikut dalam pengelolaan tambang. Sedangkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sangat berminat bahkan sudah mengajukan izin.

Berikut fakta-fakta terbaru terkait izin kelola tambang kepada ormas:

1. Prabowo diklaim setuju
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim Presiden terpilih Prabowo Subianto setuju dengan aturan ini. Bahkan, sebelum beleid terbit, diskusi dilakukan dengan tim Prabowo-Gibran.

"Kalau ke Pak Prabowo sudah kita komunikasikan, sudah, Pak Prabowo setuju (Jokowi beri izin tambang ke ormas keagamaan)," klaim Bahlil usai konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

2. PBNU dapat izin pertama
PBNU adalah ormas pertama yang langsung mengajukan izin resmi ke Jokowi setelah aturan terbit. Pemerintah pun menyambut baik antusias tersebut dengan menyediakan lahan tambang yang diciutkan bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Bahlil mengatakan izin pengelolaan untuk PBNU akan terbit pekan depan.

"Kalau NU sudah jadi, sudah berproses. Saya akan pakai prinsip karena ini kan untuk tabungan akhirat, kita ini kan mau berbuat baik kan, lebih cepat lebih baik. Insyaallah (minggu depan izin PBNU terbit)," kata Bahlil.

3. Tambang bekas KPC untuk NU
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

"Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC. Berapa cadangannya nanti begitu kita kasih, tanya mereka," kata Bahlil di kantornya Jumat (7/6).

Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.

Bahlil menyebut PBNU sudah mengurus izin pengelolaan tambang kepada Kementerian Investasi/BKPM. Ia mengatakan akan mempercepat penerbitan izin pengelolaan tambang tersebut.

4. Hanya untuk 6 ormas keagamaan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemberian prioritas izin tambang hanya berlaku untuk enam ormas keagamaan saja. Jumlah ini mewakili semua agama yang ada di Indonesia.

"Itu hanya diberikan untuk 6 (ormas agama) saja. NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, kira-kira itu lah," ujarnya saat berbincang dengan media di Gedung Migas, Kuningan, Jumat (7/6).

5. Enam wilayah tambang
Arifin menyebutkan pemerintah menyiapkan enam lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk dikelola para ormas. Rinciannya, lahan bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

"PKP2B juga diciutkan cuma menjadi 6 juga. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka (ormas)," kata Arifin.

6. Syarat ormas
Arifin mengatakan tak semua organisasi masyarakat (ormas) agama bisa mengelola tambang. Hanya untuk enam ormas yang memenuhi syarat saja.

Menurutnya, meski pemerintah menyiapkan satu lahan untuk satu ormas mewakili satu agama, namun apabila tidak memenuhi syarat, maka tak akan diberikan.

Adapun syarat utamanya untuk mengajukan izin mengelola adalah ormas harus memiliki badan hukum, size nya besar dan jumlah anggotanya banyak.

"Ini disesuaikan sesuai dengan sizenya lahan sama sizenya organisasi. Tapi badan usahanya jelas juga dan ada akta notarisnya," ujar Arifin.

(cnnindonesia.com/JW)



 
Berita Lainnya :
  • Inilah Fakta Terbaru Izin Tambang untuk Ormas
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ada Potensi Hujan Ringan di Kota Pekanbaru
    02 Pj Gubri Bantu Pembangunan Rumah Suluk Senilai Rp3,5 Miliar
    03 Plt Kakanwil Kemenag: Mulai 24 Juni, Jemaah Riau Kembali ke Tanah Air
    04 Pj Gubri ajak Warga Teladani Sikap Syekh Ma'sum Tambusai
    05 Berikut Prakiraan Cuaca BMKG Pekanbaru Hari ini
    06 Momentum Iduladha, Pj Gubri Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan agar Semakin Kompak
    07 Polda Riau Salurkan 52 Hewan Kurban
    08 PHR Salurkan 32 Ekor Sapi Kurban di Blok Rokan
    09 Bersama Ribuan Jemaah, Pj Gubri Salat Iduladha di Halaman Kantor Gubernur Riau
    10 Idul Adha, Ada Potensi Hujan di Riau
    11 Setor Rp.1.000 ke BRK Syariah Pekanbaru Arifin Ahmad, Pelajar Langsung Miliki Tabungan Simpel
    12 Unri Batalkan Kenaikan UKT
    13 Waspada Ada Potensi Hujan di Kota Pekanbaru, Pada Siang Hingga Malam Hari
    14 Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau Awasi Kegiatan Semenisasi PUPR - PKPP
    15 Pemkab Bengkalis Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Tabungan Simpel dari BRK Syariah
    16 Akhir Pekan Cuaca Cerah Berawan, Dan Ada Potensi Hujan di Riau
    17 Siapkan Pengalaman Digital Berbasis AI di Seluruh Indonesia
    18 Ruang Panel Listik Terbakar, Layanan BRK Syariah Dipastikan Tidak Terganggu
    19 PJ Gubri Minta Pemko Atasi Genangan Air di Depan RS Awal Bros
    20 Sempena HUT Pekanbaru BRK Syariah Gelar Seminar Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Bersyariah
    21 Termasuk Terendah di Dunia, Inflasi RI Terus Turun dalam 10 Tahun Terakhir
    22 Inovasi Quality Control, PHR Kembangkan Aplikasi I-TRUST untuk Tingkatkan Keandalan Operasi Migas
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau