Pemerintah Perpanjang Fasilitas Pajak, Hingga Akhir Tahun 2021
Jumat, 16-07-2021 - 16:48:00 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemerintah Perpanjang Fasilitas Pajak, Hingga Akhir Tahun 2021
  •  

    JAKARTA -- Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Fasilitas PPh tersebut sebagaimana diatur dalam PP 29 Tahun 2020.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor, Kamis (15/7/2021) mengatakan, fasilitas PPh tersebut yaitu tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

    Kemudian, pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan, pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

    Di samping itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka menghadapi dampak pandemi Covid-19.  

    “Pemberian insentif perpajakan perlu diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi," sebutnya.

    Ia menambahkan, penyesuaian yang dilakukan pemerintah diantaranya, pertama, Insentif PPh Pasal 21 yaitu karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah, dan perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

    Kedua, Insentif Pajak UMKM yakni pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan  demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Serta pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

    Ketiga, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

    Selanjutnya, Insentif PPh Pasal 22 Impor yaitu wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 730 bidang usaha) mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22  impor. Dan perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

    Keempat, Insentif Angsuran PPh Pasal 25 yaitu wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.018 bidang usaha) mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Kemudian, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

    Kelima, Insentif PPN. Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar. Dan perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

    Neilmaldrin Noor menambahkan, untuk dapat menggunakan faslitias ini, pemberi kerja atau wajib pajak harus menyampaikan atau mengajukan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, atau permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor melalui kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) terdaftar melalui www.pajak.go.id.

    Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Juli 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Agustus 2021.

    Dikatakan, ketentuan selengkapnya dari tentang perubahan insentif pajak dapat dibaca di Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, sedangkan ketentuan perpanjangan pemberian faslitas PPh dapat dibaca di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021. Kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada laman www.pajak.go.id/covid19. (JG/RLS)



     
    Berita Lainnya :
  • Pemerintah Perpanjang Fasilitas Pajak, Hingga Akhir Tahun 2021
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ini Persiapan Pemprov Riau Terkait Pemulangan WNI Dari Malaysia
    02 Kebutuhan Semakin Tinggi, Banyak Anggaran Kegiatan Digeser Untuk Tangani Covid-19
    03 Pemerintah Tanggung PPN Pedagang Eceran
    04 Operasional Bus TMP Dihentikan Sementara
    05 Antisipasi Lonjakan Kasus Corona, Riau Siapkan Rumah Sakit Darurat dan Rumah Oksigen
    06 Surat Edaran Gugus Tugas Pemko Pekanbaru Memuat 17 Pedoman PPKM Level IV
    07 PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus
    08 Hujan Berpotensi Terjadi di Sebagian Besar Wilayah Riau
    09 PPKM Level 4 di 21 Provinsi Luar Jawa-Bali Dilanjutkan
    10 Demokrat Riau Laporkan Wamendes PDTT ke Polda Riau
    11 Kunjungan di MPP Alami Penurunan
    12 Ringankan Beban Masyarakat, Korem 031 Wira Bima Inisiasi Dapur Lapangan
    13 Perpanjangan PPKM, Riau Tunggu Aturan Resmi Pemerintah Pusat
    14 Gubernur Riau minta Jajaran Satgas Karhutla agar selalu Waspada
    15 Tinjau Isoter Asrama Haji, Kapolda Riau : Tetap Semangat Ini Tugas Yang Mulia
    16 Kapolda Riau Mengajak Semua Pihak Bangun Untuk Bersama Gerakkan Ekonomi
    17 Kapolda Riau : Kolaborasi dan Sinergi Mampu Tangani Covid-19
    18 Pemko Pekanbaru Beri Stimulus Pajak Daerah untuk Pemulihan Ekonomi
    19 Yuk Manfaatkan Layanan Online Disdukcapil Pekanbaru
    20 Polri Peduli Negeri, Polda Bersama BEM Se Riau Gelar Baksos Di Rumbai
    21 1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia
    22 Pantang Pulang Sebelum Padam! Tim Satgas Karhutla Riau Berjibaku Blokade Api
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau