JAKARTA -- Kecemasan Presiden Joko Widodo terhadap ancaman resesi kian meningkat. Pasalnya, prospek pertumbuhan ekonomi global makin suram dan kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan.
Untuk itu, pada awal pekan lalu ia kembali meminta jajarannya untuk tak 'kendur' sampai vaksin virus corona atau SARS-CoV-2 ditemukan.
Apalagi sejumlah negara telah terjerembab ke fase resesi karena mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut antara lain Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Hongkong, dan Korea Selatan.
"Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang," kata Jokowi.
Ia juga mengingatkan para menterinya soal serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang minim. Pasalnya, di luar pengendalian penyebaran Covid-19, upaya pemulihan ekonomi bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menggelontorkan bantuan ke masyarakat.
Salah satu yang perlu didorong, menurut Jokowi, adalah bantuan untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang jadi tulang punggung ekonomi nasional.
Berdasarkan data yang ia terima per tanggal 22 Jui lalu, realisasi anggaran stimulus mendorong geliat UMKM di tengah pandemi baru sekitar 25 persen dari alokasi Rp123,46 triliun. Sementara program penangan Covid-19 dan PEN secara keseluruhan baru mencapai 19 persen.
"Stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari stimulus penanganan Covid-19 sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun artinya baru 19 persen," ujarnya.
Untuk sektor UMKM, program yang dirancang pemerintah sendiri sebenarnya cukup lengkap mulai dari subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen.
Terakhir, pemerintah menyiapkan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pembiayaan dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun.
Dari total tersebut, dana yang telah disalurkan LPDB adalah sebesar Rp381 miliar. Anggaran ini disiapkan untuk menjaga likuiditas koperasi dalam ekspansi kredit modal kerja kepada pelaku UMKM.
Realisasi Lambat
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun menyebut lambatnya realisasi program PEN membuat banyak UMKM harus berusaha mencari permodalan sendiri. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tutup sementara karena tak bisa mengakses pembiayaan murah.
Ia mencatat hingga pertengahan Juli 2020 baru sekitar 26 persen pelaku UMKM yang menerima bantuan. Padahal efek pandemi virus corona sudah menghantam masyarakat kecil sejak Maret-April.
Lebih lanjut, dia menyatakan mereka yang menikmati bantuan baik lewat restrukturisasi cicilan, penangguhan PPh final, mau pun LPDB hanya segelitir saja yakni memiliki bank dan terdaftar sebagai wajib pajak (WP).
Sementara, menurutnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akun bank (unbankable). Sehingga, mau tak mau mereka harus mandiri dan mencari solusi sendiri, entah dengan berjualan di tengah pandemi, atau berutang ke pihak ketiga.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui banyaknya pelaku UMKM yang belum terhubung ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya membuat penyaluran stimulus pemerintah tersendat. Bahkan ia meyakini sekitar 20 juta UMKM dari total 64 juta UMKM di Indonesia masih unbankable seperti pernah disampaikan SMERU Research Institute.
Untuk mempermudah penyaluran bantuan, kata Teten dalam webinar yang digelar BPIP beberapa waktu lalu, pemerintah akan mengkonsolidasikan pembiayaan UMKM.
Ke depan, dana LPDB akan difokuskan untuk menyangga likuiditas koperasi sehingga UMKM yang menginginkan pembiayaan murah dari pemerintah harus terdaftar di koperasi simpan pinjam (KSP).
"Kami awal tahun sudah menerapkan 100 persen dana LPDB untuk koperasi. Dengan begitu diharapkan UMKM akan bergabung dengan koperasi yang sudah ada dan koperasi yang baru," ucapnya. (CNI)
Komentar Anda :
