JAKARTA -- Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Karyana, mengonfirmasi sumber dana penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara disokong anggaran negara yang disetujui saat Terawan Agus Putranto menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI.
Karyana yang sempat menjadi koordinator vaksin Nusantara ini membantah anggarannya mencapai Rp29 miliar seperti informasi yang beredar. Namun ia tidak bisa memastikan detail jumlah anggaran yang telah dikeluarkan sejak akhir proses penelitian dimulai Oktober 2020.
"Iya [didanai], tapi tidak [29 miliar], belum. Uji klinis fase I hanya 28 orang, hanya berapa, itu juga sebagian besar uangnya digunakan untuk beli peralatan yang kita taruh di RSUP dr Kariadi," kata Karyana saat ditemui CNNIndonesia.com di kantor Balitbangkes, Jakarta Pusat, Kamis (15/4) sore.
Karyana menyebut, alokasi pendanaan itu wajar sebagai upaya pengembangan vaksin dalam negeri sebagai langkah inovasi. Sebab, jika berhasil maka vaksin Nusantara diharapkan dapat memenuhi jumlah stok vaksin di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, kendala program vaksinasi di Indonesia terletak pada ketersediaan jumlah vaksin. Apalagi di tengah isu nasionalisme vaksin yang diduga mengakibatkan embargo beberapa negara, maka ia menilai Indonesia perlu mengembangkan vaksin dalam negeri yang cepat.
"Sekali lagi tujuannya memang untuk negara. Sekarang memang vaksin Sinovac nggak pakai uang negara? Kan pakai. Jadi apa salah kalau negara ingin berperan di situ, vaksin Merah Putih juga pengembangannya pakai uang negara. Makanya kok yang ini pakai uang negara disalahin, kok yang itu tidak?" ungkapnya.
Karyana sekaligus menegaskan bahwa pendanaan itu hanya dilakukan pada zaman Terawan. Pendanaan itu langsung disetop usai pergantian menteri Budi Gunadi Sadikin.
"Iya dihentikan setelah beliau diganti," pungkasnya.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengaku belum bisa memastikan anggaran Rp29 miliar yang disebut disokong Balitbangkes Kemenkes dalam proses penelitian vaksin Nusantara.
"Pendanaan langsung tidak ada, tetapi karena ini menggunakan RSUP dr Kariadi, support berupa pertemuan dan koordinasi, itu saja," kata Nadia melalui pesan singkat.
Adapun pembiayaan vaksin Nusantara ini sempat diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara dalam Rapat Kerja dengan Menkes, BPOM, dan Menristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 10 Maret 2021 lalu.
Dewi menyebut Balitbangkes Kemenkes sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp29 miliar untuk vaksin Nusantara. Berangkat dari itu, Dewi mempertanyakan tiga sikap lembaga yaitu Kemenkes, BPOM, dan Kemenristek yang seolah-olah menghindar membahas vaksin Nusantara.
Sementara itu, vaksin Nusantara kian berpolemik usai beberapa politisi hingga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi relawan vaksin Nusantara ini.
Polemik itu terjadi lantaran hingga kini BPOM belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.
Keputusan BPOM menyusul beragam temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa. (CNI)
Komentar Anda :
