Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan tiga hal sebagai langkah penanganan dan pencegahan" />
 
 
Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
Kamis, 15-08-2019 - 13:12:49 WIB
Ilustrasi karhutla.
TERKAIT:
 
  • Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
  •  

    JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan tiga hal sebagai langkah penanganan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

    Pertama, kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, pemerintah mesti membasahi i lahan gambut selekas mungkin. Itu perlu dilakukan agar karhutla tidak meluas mengingat lahan gambut kering adalah pemicu kebakaran.

    "Yang urgent dilakukan itu adalah segera membasahi lahan gambut, itu harus, urgent," kata Yaya kepada CNNIndonesia.com di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

    Menurut Yaya, perusahaan-perusahaan pemilik lahan konsesi yang terbakar juga harus ikut melakukan pemulihan. Bukan hanya pemerintah.

    Sedangkan untuk langkah pencegahan, Yaya meminta agar pemerintah mengulas kembali seluruh perizinan lahan yang telah diberikan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan konsesi lahan yang terlalu luas kepada perusahaan selama bertahun-tahun.

    Alhasil, pemerintah dan perusahaan pun tidak mampu mengawasi secara optimal ketika ada karhutla, lantaran lahan yang sangat luas.

    "Pemerintah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan monitoring sehingga kami minta adanya rasionalisasi dari izin-izin ini yang disesuaikan dengan kapasitas monitoring pemerintah," tuturnya.

    Yaya juga meminta agar pemerintah mengurangi penguasaan lahan. Yaya mengaku sudah bosan mengkritik dan meminta pemerintah berulang kali membenahi persoalan karhutla ini.

    "Kami ingin menyampaikan kemarahan kami atas ketidakberdayaan negara terhadap korporasi," tegasnya.

    Langkah ketiga, menurut Walhi, yakni pemerintah perlu membuka data perizinan lahan. Termasuk juga membeberkan lokasi tanah secara rinci yang dimiliki perusahaan.

    Menurutnya langkah ini akan membantu pemerintah dan pihak lain mendeteksi letak titik panas atau hotspot. Setelah itu, bisa dengan mudah mengidentifikasi siapa pemilik lahan.

    "Sehingga kita tahu itu ketika ada hotspot kita sudah bisa langsung, pemerintah sudah bisa langsung menyasar itu perusahaan punya siapa dan harus segera dilakukan tanggung jawab di sini," jelas Yaya.(CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pemerintah Lobi Arab Izinkan Jemaah yang Terlanjur Berangkat
    02 Rakorda 2020, BKKBN Riau siap sukseskan Banggakencana
    03 Mahasiswa dan HMI Kota Dumai Bantu Padamkan Karhutla
    04 Walikota targetkan tahun Depan MPP ADminduk Layani 2500 Kunjungan per Hari
    05 Balai Pelestarian Cagar Budaya Meninjau 5 Cagar BUdaya di Pekanbau
    06 Rencana Serah Terima Gedung Mapolda yang Baru, Tergantung Kesiapan Polda Riau
    07 5 Cara Tidur Nyenyak saat Hidung Tersumbat
    08 Efek Virus Corona, German Open 2020 Dibatalkan
    09 Kemenag Minta Penjelasan Saudi Soal Visa Umrah Disetop
    10 Titik Panas di Riau Mencapai 43 Titik
    11 BI Provinsi Riau Gelar Workshop Onboarding Bagi UMKM
    12 Kantor Wilayah DJP Riau Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan
    13 Gubri akan Evaluasi Kepala Sekolah SMA dan SMK
    14 Wali Kota Putuskan Tetap Lanjutkan Pembongkaran TPS Pasar Sukaramai
    15 Alasan Mengapa Corona Belum Disebut Pandemi
    16 Olimpiade Tokyo 2020 Terancam Batal karena Virus Corona
    17 Fokus Visi Misi Jokowi, Tito Abaikan Isu Reshuffle
    18 Komit Tindaklanjuti MoU, Unilak Gelar Pelatihan Relawan Karhutla
    19 Bawaslu RI Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020
    20 BMKG Sebut Tidak Ada Potensi Hujan Hari Ini
    21 PSSI Akan Bentuk Tim Keamanan Khusus untuk Timnas Indonesia
    22 Menkes: WNI di Diamond Princess Positif Corona Dirawat Jepang
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau