JAKARTA -- Polda Metro Jaya tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (2/11) besok.
Kendati demikian, polisi mengklaim siap mengamankan aksi demo yang diklaim bakal diikuti ribuan buruh tersebut.
"Pemberitahuannya sudah ada, tapi bagaimana pengamanannya kita siapkan saja seperti biasa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus saat dihubungi, Minggu (1/11).
Yusri mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menghitung jumlah personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo.
Sebab, jumlah personel pengamanan tergantung pada jumlah massa pedemo yang diprediksi akan ikut berunjuk rasa.
Berdasarkan surat pemberitahuan, kata dia, aksi demo akan tersebar di beberapa lokasi yakni di Patung Kuda ArjunaWiwaha, Kedutaan Besar Prancis, dan depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di patung kuda, sama di depan Kedutaan Prancis, (yang) mau (demo) di MK tetap kita tempatkan di patung kuda," ujarnya.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 federasi buruh lainnya akan menggelar aksi demonstrasi serentak nasional di 24 provinsi menolak UU Cipta Kerja pada 2 November 2020.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, untuk wilayah Jabodetabek aksi akan dipusatkan di Istana dan depan gedung MK. Titik kumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.30 WIB.
Tuntutan yang akan disuarakan adalah pembatalan UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum tahun 2021.
Sementara itu, Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama juga bakal menggelar aksi demo di depan kantor Kedubes Prancis, Jakarta pada hari yang sama.
Aksi demo ini dalam rangka memprotes sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengizinkan Charlie Hebdo menerbitkan kartun Nabi Muhammad.
Rencananya, massa PA 212 dan GNPF Ulama berunjuk rasa sekitar pukul 12.00 WIB yang dipusatkan di depan Kedutaan Prancis Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. (CNI)
Komentar Anda :
