Anggota KPAI Kritik Keras Nadiem soal Sekolah Negeri dan PJJ
Sabtu, 01-08-2020 - 16:53:48 WIB
Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti memberikan keterangan terkait kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan. Jakarta, Kamis, 02 Mei 2019.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengkritisi kebijakan serta pernyataan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam surat terbuka yang diterima CNNIndonesia.com pada Sabtu (1/8), Retno mencatat tiga poin utama kritiknya kepada Nadiem, mulai dari pernyataan soal sekolah negeri, pembagian jalur zonasi dalam PPDB 2020, hingga masalah pembelajaran Jarak Jauh.

"Saya terkejut membaca berita di media online terkait pernyataan Anda bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah atau dengan kata lain anak dari keluarga miskin," tulis Retno terkait poin pertama kritiknya.

Menurutnya pernyataan tersebut menggambarkan dugaan kuat bahwa Nadiem tak memahami konstitusi Republik Indonesia.

"Silakan disimak bunyi pasal 31 UUD 1945, yang dengan sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun Negara dalam kemajuan bangsa ini," ujarnya.

Lebih lanjut, pada poin kedua, Retno mengkritik keputusan Nadiem untuk menurunkan jalur zonasi dalam PPDB 2020 dari 80 persen menjadi 50 persen. Padahal, menurut Retno, kebijakan itu lahir untuk mencegah pendidikan menjadi pasar bebas.

"Dasar kebijakan PPDB sistem zonasi adalah mencegah pendidikan menjadi pasar bebas sehingga Negara harus hadir, dengan demikian seluruh anak Indonesia, baik kaya maupun miskin, pintar maupun tidak, berkebutuhan khusus atau tidak berhak belajar di sekolah negeri, asalkan rumahnya secara jarak dekat dengan sekolah yang dituju," paparnya.

Dan pada poin terakhirnya, Retno menilai Nadiem tak sanggup mengatasi persoalan pembelajaran jarak jauh bagi puluhan juta anak Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

"Tidak terlihat langkah-langkah konkrit Kemdikbud mengatasi berbagai kendala PJJ, padahal hasil survei berbagai pihak terhadap PJJ fase pertama seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah. Namun, tidak ada terobosan apapun selama berbulan-bulan, sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama," ujar Retno.

Retno pun mengungkap hasil survei KPAI yang menunjukkan 66 persen orangtua dari 196.546 koresponden menolak sekolah di buka pada 13 Juli 2020.

Namun, lanjut Retno, penolakan orangtua berbanding terbalik dengan sikap anak-anak yang justru setuju sekolah segera di buka dengan perolehan sebanyak 63,7 persen dari 9.643 responden. Sementara, sikap pendidik yang berasal dari jumlah sampel 18.111 responden guru sama dengan para siswanya, yaitu 54 persen setuju sekolah dibuka.

"Para guru dan siswa mendukung sekolah dengan tatap muka karena PJJ di fase pertama dinilai tidak efektif dan sarat kendala, baik bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri," katanya.

Nadiem Mengakui Kendala

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengakui PJJ di tengah pandemi virus corona (Covid-19) terkendala jaringan internet. Banyak siswa di berbagai daerah tak bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal.

Hal itu disampaikan Nadiem saat berkunjung ke sejumlah sekolah yang ada di Bogor, Jawa Barat.

"Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa," ucap Nadiem.

Nadiem mengungkapkan empat hal yang harus dilakukan orang tua dan siswa demi bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh sejauh ini. Di antaranya, sarana belajar atau gawai, membeli kuota internet, kurikulum yang tak sederhana dan penerapan pendidikan karakter. (CNI)



 
Berita Lainnya :
  • Anggota KPAI Kritik Keras Nadiem soal Sekolah Negeri dan PJJ
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Polda Riau Kerahkan 3.508 Amankan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024
    02 Jelang Idulfitri, Pj Gubri Harap Seluruh Jajaran Amankan Arus Mudik
    03 Dishub Imbau Masyarakat Lapor Jika Temukan Jukir Liar
    04 Direksi BRK Syariah Lanjutkan Safari Ramadan Bersama Pemprov Kepri dan Berikan Bantuan CSR
    05 Yuk Baca Mudikpedia agar Mudik Ceria dan Penuh Makna
    06 Cuaca Cerah Berawan, Waspada 120 Hotspot Terpantau di Riau.
    07 Tingkatkan Sarana, Masjid Al Huda Pian Padang Natuna Terima Dabamas BRK Syariah
    08 Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Segera Berakhir, Pemprov Riau Segera Proses ke Kemendagri
    09 Indosat Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
    10 Besok, Pj Gubri Akan Santuni 150 Anak Yatim Dalam Peringatan Nuzulul Quran di Masjid Raya Annur
    11 Safari Ramadan di Rokan Hilir, CSR BRK Syariah Kembali Disalurkan
    12 Para Pelaku Usaha Pemotongan Ayam di Pasar Belantik Siak Terima Surat Keterangan Halal
    13 Kick off Riau Sharia Week 2024: BI Gelar Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif Bersama BWI Riau
    14 Masjid Al Fatah Kuansing Terima Dana CSR, Asisten I Pemprov Riau Ajak Menabung di BRK Syariah
    15 Disperindag Mulai Lakukan Tera Ulang di Sejumlah SPBU di Pekanbaru
    16 Cuaca Cerah Berawan, Waspada Puluhan Titik Panas Terpantau di Riau.
    17 BRK Syariah dan Pemprov Riau Salurkan Bantuan CSR Untuk Pembangunan Masjid Nur Ilham di Desa Semunai
    18 BKKBN Riau Tingkatkan Peran BKB
    19 OMBUDSMAN MENGAJI DAN BERBAGI DI MADRASAH ALIYAH MA’ARIF NU RIAU
    20 Konservasi Gajah PHR Mendunia, Raih Green World Environment Awards 2024 di Brasil
    21 Sebelum Mudik, Warga Pekanbaru Diimbau Pastikan Rumah Aman dari Kebakaran
    22 Pertamina Pastikan Pasokan BBM Cukup Saat Mudik Lebaran
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau