Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang " />
 
 
Syarat Rapid Test Digugat, Gugas Covid Diadukan ke Ombudsman
Selasa, 07-07-2020 - 09:58:06 WIB
Ilustrasi rapid test. (ANTARA FOTO)
TERKAIT:
 
  • Syarat Rapid Test Digugat, Gugas Covid Diadukan ke Ombudsman
  •  

    JAKARTA -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

    Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut.

    "Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas," ujar pelapor, Muhammad Sholeh, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (7/7).

    Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula tiga hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula tujuh hari menjadi 14 hari.

    Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian.

    "Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya," katanya.

    Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

    "Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya," ucap Sholeh.

    Ia juga mengkritik pihak maskapai penerbangan yang saat ini mengadakan rapid test dengan biaya murah. Sholeh khawatir rapid test itu sekadar menjadi kepentingan bisnis alih-alih kesehatan.

    "Ini sangat berbahaya sebab maskapai bukan rumah sakit, bukan lab kesehatan, sehingga tidak berwenang menggelar rapid test," tuturnya.

    Laporan ini disampaikan Sholeh pada Senin (6/7) sore secara daring. Ia meminta Ombudsman segera menginvestigasi syarat wajib rapid test bagi penumpang agar dihapus.

    Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

    Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Syarat Rapid Test Digugat, Gugas Covid Diadukan ke Ombudsman
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 5 Jenis Herbal Imunomodulator yang Perkuat Sistem Imun
    02 Terorisme, DPR Sebut TNI Dibutuhkan Meski Polisi Bekerja Baik
    03 MU Susah Payah ke Semifinal Liga Europa
    04 Dari Sore Hingga Dini Hari, Sebagian Besar Wilayah Riau Akan Hujan
    05 Pelarian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis, Muhammad, Berakhir Sudah
    06 Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap Bangga Kencana
    07 Menkes Pantau Kesiapan Jelang Uji Vaksin Corona di RS Unpad
    08 Gubri Didorong Daerah Lain di Riau Berlakukan Wajib Masker pada Warga
    09
    10 Dapat Bantuan, Pelaku UMKM Diimbau Isi Data Lewat Aplikasi
    11 Wali Kota Pantau Razia Masker
    12 Sayuran Rendah Glikemik, Pilihan untuk Kontrol Gula Darah
    13 Top Skor Liga Champions: Misi Sulit Messi Kejar Lewandowski
    14 Pengumuman SBMPTN Dimajukan, Hasil Bisa Diakses Jumat
    15 88 Titik Panas Terpantau di Riau Pagi Ini
    16 Hasil MotoGP Ceko: Binder Menang Kalahkan Morbidelli
    17 Ketua DPRD Riau Apresiasi Penangangan Karhutla Tim Satgas Riau
    18 HUT ke-63 Riau Momen Hidupkan Sektor Pariwisata
    19 Polisi Di Inhu Antar Bendera Merah-Putih Ke Suku Pedalaman
    20 DPRD Gelar Paripurna Hari Jadi ke 63 Provinsi Riau Tahun 2020
    21 Perempat Final Liga Champions: Kuda Hitam dan Tim Mimpi Juara
    22 Prabowo Resmi Jabat Ketua Umum Gerindra Lagi Hingga 2025
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau