JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengusulkan opsi penerapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) asimeteris di Indonesia. Salah satunya adalah membuka opsi Pilkada tidak langsung pada daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kesejahteraan rendah.
Ia juga menyarankan masyarakat tak perlu memandang aneh dan alergi bila penyelenggaraan Pilkada asimetris bisa diterapkan di Indonesia.
"Saya bilang Pilkada asimeteris mungkin perlu dipertimbangkan. Ini bukan sesuatu yang aneh, dan kita juga enggak perlu alergi dengan Pilkada asimeteris," kata Tito dalam Webinar yang digelar Nagara Institute, Sabtu (20/6).
Pilkada asimetris yang dimaksudkan Tito adalah sistem Pilkada yang memungkinkan daerah memiliki mekanisme berbeda dalam memilih kepala daerah.
Pilkada asimetris itu, kata dia, bisa digelar dengan didasarkan pada karakteristik daerah tertentu, seperti IPM, kemampuan fiskal, atau potensi konflik. Tito juga menyatakan IPM bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat kedewasaan berdemokrasi.
"Kita harus melihat kedewasaan demokrasi. Di daerah itu betul-betul siap enggak rakyatnya untuk memilih pemimpin? Paham enggak mereka harus memilih pemimpin yang tepat," ujar Tito.
"Untuk melihat kedewasaan demokrasi ini saya menyarankan agar --dan saya juga membaca di hasil penelitian LIPI-- menggunakan IPM. Karena ada tiga hal yang diukur IPM Itu, yang pertama tingkat pendidikan, kedua tingkat kesehatan, yang ketiga adalah kemampuan rumah tangga. Sehingga nanti ada daerah dengan kategori IPM-nya tinggi. Mereka berdewasa berdemokrasi, mereka siap berdemokrasi, mereka mengerti bahwa memilih pemimpin itu penting."
Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pada masyarakat dengan tingkat IPM rendah bisa menggunakan opsi Pilkada tak langsung untuk meminimalisir manipulasi dari pihak tertentu.
"Lah kalau yang IPM-nya rendah, banyak masyarakat yang kurang sejahtera, kemampuan fiskal daerah rendah karena tergantung transfer pusat. Apalagi sistem sosial budaya saat digelar Pilkada justru berkonflik. Nah di daerah ini kita sarankan tak Pilkada langsung. Tapi menggunakan DPRD atau mekanisme lain, tapi tetap ada calon perseorangan," kata Tito.
Lebih lanjut, Mantan Kapolri itu memandang Indonesia membutuhkan suatu mekanisme pemilihan kepala daerah yang berbiaya rendah dan minim konflik di tengah-tengah masyarakat.
Ia juga menyatakan Pilkada langsung juga bisa melahirkan banyak ekses negatif bagi masyarakat, seperti potensi konflik yang tinggi yang terjadi di beberapa daerah seperti Papua dan Aceh.
Tak hanya itu, Pilkada langsung menurutnya membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit, baik dari sisi anggaran yang dikeluarkan negara maupun dari calon kepala daerah untuk biaya saksi dan kampanye.
"Election memang baik, sebagai simbol demokrasi. Tapi apapun dalam ilmu security, ilmu keamanan, mereka membelah. Kita sebenarnya sudah melegalisasi masyarakat untuk terbelah, mereka terbelah memilih pilihan masing-masing. Tiap perbedaan mengandung potensi konflik," kata Tito.
Tito lantas menyebut beberapa daerah di Indonesia saat ini sudah menerapkan konsep asimeteris dalam pemilihan kepala daerah. Ia mencontohkan Provinsi DIY Yogyakarta yang menerapkan mekanisme Sri Sultan Hamengkubuwono otomatis menjadi Gubernur tanpa melalui pemilihan.
Tak hanya itu, Ia juga mencontohkan Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan sistem pemilihan walikota di 5 wilayah dan bupati Kepulauan Seribu melalui mekanisme pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi mereka gak memikul beban Pilkada. Jadi sebenarnya asimeteris itu sudah terjadi," kata Tito.
Sebelumnya, Tito sempat mengusulkan pernyataan serupa pada akhir tahun 2019 lalu sebagai bentuk evaluasi terhadap Pilkada langsung.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kala itu merespons usulan Tito. Ia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua alternatif pilihan kebijakan dalam rangka menindaklanjuti rencana evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung.
Opsi pertama, pemilihan langsung nantinya hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota saja. Sementara untuk pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tak langsung.
Lalu opsi kedua, menurut Doli, ada alternatif kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris. (CNI)
Komentar Anda :
