Biro Haji Khusus Minta Kemenag Duduk Bareng Cari Solusi
Selasa, 02-06-2020 - 22:09:16 WIB
 |
| Ilustrasi jemaah haji. (ANTARA FOTO) |
JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh, Fuad Hasan Mansyur meminta Kementerian Agama mengundang para operator travel atau biro perjalanan yang menyelenggarakan haji khusus membicarakan dampak kebijakan pemerintah membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020.
Fuad menyatakan para biro yang menyelenggarakan haji khusus sangat terdampak bagi kebijakan pembatalan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia tersebut.
"Kami inginkan pemerintah dalam waktu yang singkat mengundang asosiasi-asosiasi untuk duduk bersama membicarakan tentang pembatalan. Karena pembatalan ini menyangkut banyak pihak, bukan hanya jemaah tapi ada asosiasi haji juga untuk diajak urun rembuk," kata Fuad dalam konferensi pers jarak jauh, Selasa (2/6).
Fuad menjelaskan biro haji khusus berbeda dengan haji reguler yang diselenggarakan pemerintah. Ia menyebut banyak biro perjalanan haji khusus yang sudah melakukan berbagai kontrak panjang terkait akomodasi dan transportasi bagi para calon jemaah haji.
Melihat hal itu, ia berharap pemerintah melalui Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji bisa duduk bersama biro-biro perjalanan haji khusus mencari jalan keluar dari persoalan dampak pembatalan haji 2020 ini.
"Kalau kita ini kan swasta, sudah ada melakukan kontrak-kontrak yang membuka 1-2 tahun. Mereka ada yang sudah kontrak panjang. Bahkan ada yang kontrak sampai 5-10 tahun. Masalah akomodasi dan transportasi. Ini banyak yang sudah diselesaikan. Karena tiap penyelenggara berbeda satu sama lain," kata dia.
Meski demikian, Fuad menghormati keputusan pemerintah untuk membatalkan penyelenggaraan haji bagi warga negara Indonesia. Terlebih lagi, pemerintah Arab Saudi masih belum memberi keputusan resmi terkait penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini akibat pandemi virus corona.
Fuad sendiri masih belum bisa menjelaskan berapa kerugian yang akan dialami oleh para biro penyelenggara haji khusus akibat pembatalan. Karena itu ia meminta pemerintah bisa bersama-sama menanggulangi persoalan yang tengah dihadapi dalam waktu yang singkat.
"Kami ajak kepada pemerintah kita duduk untuk membicarakan. Karena dampak yang awal kena itu kami. Kami umrah nggak menyelenggarakan, sedangkan ini kita tahu semua tidak ada. Sementara transaksi-transaksi sudah dilakukan. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan," kata dia. (CNI)
Komentar Anda :
