JAKARTA -- Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengatakan kunci perlu ada evaluasi soal kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam masa menangani pandemi virus corona penyebab Covid-19 di Indonesia.
"Sudah dua bulan berjalan, perlu ada evaluasi kebijakan," kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (3/5).
Menurut Pandu langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Pandu menilai, dengan PSBB yang diberlakukan secara nasional, maka arus pergerakan orang juga akan terbatas di setiap wilayah. Sehingga tidak lagi ada penularan di wilayah yang sebelumnya terbebas dari Covid-19.
"Kuncinya PSBB secara nasional, karena sekarang susah melakukan tracing, tidak seperti bulan kemarin yang bisa ditelusuri riwayat bepergiannya," katanya melalui sambungan telepon.
Menurut Pandu, PSBB tingkat nasional diperlukan, sebab penularan Covid-19 kini disebabkan oleh transmisi lokal di Indonesia. Artinya, setiap orang bisa membawa virus dan menularkan pada orang lain (carrier). Oleh karena itu proses tracing tidak lagi semudah dahulu.
Carrier dan juga orang tanpa gejala corona berisiko menularkan ke orang banyak tanpa disadari.
"Dulu masih klaster bisa ditracing, sekarang sudah community local tidak tahu lagi kalau terinfeksi dari mana sumbernya," ujar Pandu.
Saat ini tercatata ada 66 wilayah yang jadi transmisi lokal. Wilayah transmisi lokal corona ada di semua pulau besar di Indonesia, dari mulai Medan di Sumatera, hingga Jayapura dan Mimika di Papua.
Selain perlunya PSBB tingkat nasional, Pandu juga menilai perlunya memikirkan ketahanan sosial masyarakat di Indonesia. Terutama masalah kepatuhan masyarakat Indonesia dalam menaati PSBB.
Ia mencontohkan banyak terjadi masalah dalam pelaksanaan larangan untuk tidak pulang kampung. Saat ini masih ada masyarakat yang mencari kesempatan untuk pulang kampung dengan berbagai cara.
Petugas medis didampingi anggota TNI-Polri memeriksa suhu tubuh penumpang mobil yang baru keluar di pintu tol Serang Timur, di Serang, Banten, Senin (27/4/2020). Pengawasan dan penyekatan mobilitas di pintu masuk menuju Kota Serang dan Wilayah Banten Selatan itu dilakukan untuk mencegah gelombang arus mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19.
Untuk mencegah hal ini, Pandu menilai pemerintah perlu memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat supaya tidak pulang kampung atau mudik selama pandemi corona.
"Perlu juga dipikirkan bagaimana supaya masyarakat bisa mematuhi PSBB, bisa dengan memberikan insentif kepada masyarakat di perkotaan atau membuat regulasi yang tegas untuk melarang itu," katanya.
Selain itu dia juga mengharapkan ada peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Pandu menjelaskan, pemerintah juga harus fokus pada pengembangan teknologi untuk menghadapi krisis kesehatan publik seperti saat terjadi Covid-19.
"Responsif yang paling penting, karena tidak ada satu negara pun yang siap, tapi kita seharusnya langsung merespons saat kasus masih 1 atau dua kasus sehingga bisa menekan angka kasusnya," kata Pandu.
Selama ini Indonesia melakukan tes Covid-19 dengan dua metode, yaitu menggunakan PCR dan rapid test. Namun kedua alat tersebut masih terbatas peredarannya di Indonesia.
PCR dan alat medis lainnya masih banyak didatangkan dari luar negeri. Sehingga menghambat proses pendekteksian Covid-19. Karena itu, Pandu menilai perlu ada pengembangan teknologi dan layanan fasilitas kesehatan.
"Tentu tidak hanya saat pandemi Covid-19, tapi juga ke depannya perlu ada pengembangan teknologi," ujar Pandu. (CNI)
Komentar Anda :
