JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah harus transparansi dalam penanganan virus corona (Covid-19), khususnya terkait dengan data tes kesehatan.

Keterbukaan data itu diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan lain yang telah diterapkan, terutama terhadap perkembangan penyebaran virus corona.

"Transparansi data sangat penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya perkembangan pandemi di tiap daerah. Salah data akan berdampak pada salah treatment, dan ini bahaya bagi masyarakat," kata Mufidayati melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/4).

Selain transparansi, Mufidayati juga mendesak pemerintah memperbanyak tes menggunakan metode Polymerase Chain Reaction/PCR. Dia bilang Indonesia bisa meniru negara lain, seperti Korea Selatan yang melakukan sekitar 10 ribu tes per hari.

Politikus PKS itu mengusulkan tes PCR dilakukan dengan basis kelurahan yang menyandang status zona merah. Sehingga penyebaran virus bisa terpetakan dengan baik.

"Selain itu, pemerintah juga harus melakukan percepatan hasil pemeriksaan sehingga pasien dan tenaga kesehatan tidak kebingungan melakukan tindakan," tuturnya.

Sebelumnya, muncul perdebatan terkait efektivitas penerapan PSBB di DKI Jakarta. Pemerintah mengklaim penerapan PSBB dapat menekan laju penambahan kasus positif per hari.

Namun hampir sepanjang penerapan PSBB fase pertama di DKI pada 10-23 April, angka positif virus corona setiap harinya meningkat. 

Belakangan terjadi penurunan mulai tanggal 21 April hingga 26 April. Akan tetapi catatan kasus positif kembali naik pada 27 April. (CNI)