Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala daerah bisa mendapat sanksi pemberhentian sementara jika ha" />
 
 
Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah yang Hambat Pilkada
Jumat, 24-01-2020 - 00:07:02 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah tak mempersulit dana hibah untuk Pilkada 2020 karena ada sanksi berat berupa pemecatan sementara.
TERKAIT:
 
  • Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah yang Hambat Pilkada
  •  

    JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala daerah bisa mendapat sanksi pemberhentian sementara jika hambat pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020. Sejauh ini pencairan NPHD baru terealisasi Rp444 miliar dari total Rp9,9 triliun.

    Tito menyampaikan sanksi pemberhentian sementara bisa diberlakukan karena kepala daerah dianggap menghalangi pilkada yang merupakan program strategis nasional. Aturan soal itu, kata Tito, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    "Agenda nasional ini harus dilaksanakan juga, disukseskan juga oleh pemerintah daerah. Sanksi itu ada pada UU itu, UU 23/2014, mulai teguran sampai ke pemberhentian sementara bisa diberlakukan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (23/1).

    Tito berkata tak berniat menerapkan sanksi terberat berupa pencopotan sementara. Dia memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih lembut dengan membuka dialog.

    Tito rencananya bakal memerintahkan Ditjen Keuangan Daerah untuk menelisik anggaran setiap pemda. Dia berharap bisa mengantisipasi pencairan anggaran pilkada terhambat.

    "Nanti akan kita monitor. Kalau saya lihat, kok ini tidak dicairkan, ada masalah, kita akan tanya kenapa tidak dicairkan, ada masalah apa," kata Tito.

    Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman memaklumi pencairan NPHD yang masih minim. Dia menduga pemda mengucurkan anggaran secara bertahap untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

    Arief memerintahkan KPU daerah untuk proaktif menagih pencairan NPHD. Dia ingin KPU daerah untuk selalu mengingatkan pemda terkait dana-dana yang belum digelontorkan.

    "Saya minta satu bulan sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada pemda untuk mengingatkan agar term berikutnya akan dicairkan sejumlah sekian sesuai dengan naskah yang diajukan. Saya berharap pencairannya tepat waktu, jumlahnya juga sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani," ujarnya.

    Sebelumnya, KPU mengajukan total Rp11 triliun NPHD kepada 270 pemda peserta Pilkada Serentak 2020. Namun hanya Rp9,9 triliun yang disetujui para pemda. Hingga 10 Januari 2019, anggaran yang cair baru menyentuh angka Rp444 miliar. (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah yang Hambat Pilkada
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pemerintah Lobi Arab Izinkan Jemaah yang Terlanjur Berangkat
    02 Rakorda 2020, BKKBN Riau siap sukseskan Banggakencana
    03 Mahasiswa dan HMI Kota Dumai Bantu Padamkan Karhutla
    04 Walikota targetkan tahun Depan MPP ADminduk Layani 2500 Kunjungan per Hari
    05 Balai Pelestarian Cagar Budaya Meninjau 5 Cagar BUdaya di Pekanbau
    06 Rencana Serah Terima Gedung Mapolda yang Baru, Tergantung Kesiapan Polda Riau
    07 5 Cara Tidur Nyenyak saat Hidung Tersumbat
    08 Efek Virus Corona, German Open 2020 Dibatalkan
    09 Kemenag Minta Penjelasan Saudi Soal Visa Umrah Disetop
    10 Titik Panas di Riau Mencapai 43 Titik
    11 BI Provinsi Riau Gelar Workshop Onboarding Bagi UMKM
    12 Kantor Wilayah DJP Riau Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan
    13 Gubri akan Evaluasi Kepala Sekolah SMA dan SMK
    14 Wali Kota Putuskan Tetap Lanjutkan Pembongkaran TPS Pasar Sukaramai
    15 Alasan Mengapa Corona Belum Disebut Pandemi
    16 Olimpiade Tokyo 2020 Terancam Batal karena Virus Corona
    17 Fokus Visi Misi Jokowi, Tito Abaikan Isu Reshuffle
    18 Komit Tindaklanjuti MoU, Unilak Gelar Pelatihan Relawan Karhutla
    19 Bawaslu RI Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020
    20 BMKG Sebut Tidak Ada Potensi Hujan Hari Ini
    21 PSSI Akan Bentuk Tim Keamanan Khusus untuk Timnas Indonesia
    22 Menkes: WNI di Diamond Princess Positif Corona Dirawat Jepang
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau