JAKARTA -- Anggota DPR dari fraksi Demokrat Irwan mempertanyakan konsep investasi asing bukan berbentuk pinjaman atau utang dalam pembangunan ibu kota negara baru yang dipaparkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pernyataan Jokowi rencana investasi asing dalam pembangunan ibu kota negara baru bukan berbentuk pinjaman tidak disertai konsep yang jelas.
"Pernyataan itu tentu belum cukup, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat konsepnya seperti apa," kata Irwan lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/1).
Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu menyatakan, Jokowi harus memaparkan sejumlah hal lainnya secara jelas. Beberapa di antaranya adalah jadwal pembangunan, total kebutuhan anggaran, asal anggaran, hingga mengonfirmasi dugaan akan menjual sejumlah aset negara dalam upaya realisasi rencana pembangunan ibu kota baru.
"Semua pertanyaan itu harus dijawab dan disampaikan ke rakyat Indonesia secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah," kata anggota Komisi V DPR RI itu.
Di sisi lain, Irwan mengapresiasi pernyataan Jokowi yang mengungkapkan rencana investasi asing dalam pembangunan ibu kota negara baru bukan berbentuk pinjaman.
"Tentu kita patut apresiasi, karena itu artinya tidak makin membebani utang luar negeri yang sudah demikian membengkak dari tahun ke tahun, setelah sebelumnya berkurang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujar pria yang karib dengan julukan Irwan Fecho tersebut.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan rencana investasi asing dalam pembangunan ibu kota negara baru bukan berbentuk pinjaman. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pemerintah RI tidak menjaminkan sesuatu dalam aliran investasi tersebut.
Hal ini diungkapnya guna menanggapi kekhawatiran yang muncul di publik karena Jokowi menawarkan proyek pembangunan ibu kota negara baru ke investor asing. Menurutnya, pemerintah tentu berhati-hati dalam memutus skema investasi yang akan diambil.
"Yang kami tawarkan tidak (dalam bentuk) pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, jadi semua kerja sama," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
Jokowi belum merinci lebih dalam soal skema kerja sama yang akan dijalin dalam pembangunan ibu kota baru. Di sisi lain, ia mengklaim pemerintah juga tidak memberi gaji kepada para tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim raksasa telekomunikasi dan media Jepang Softbank akan menjadi salah satu investor pembangunan ibu kota baru.
Menurutnya investasi yang ingin ditanamkan sebesar US$100 miliar atau Rp1.400 triliun (setara Rp14 ribu per dolar AS).
Luhut mengaku kaget bahkan sempat tak percaya dengan investasi bombastis tersebut. Pasalnya, pemerintah sempat mengajukan permintaan investasi hanya US$25 miliar atau Rp350 triliun.
Dengan dana sebesar itu menurut Luhut cukup untuk pendanaan ibu kota baru hingga 5 tahun ke depan. (CNI)
Komentar Anda :
