Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan " />
 
 
ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
Senin, 13-01-2020 - 09:24:21 WIB
Ilustrasi.
TERKAIT:
 
  • ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
  •  

    JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal itu disebutkan mendesak demi menyelamatkan lembaga antirasuah itu.

    Sebab, ICW menilai UU KPK Baru (UU No 19 tahun 2019) memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam proses penyidikan. Hal tersebut mendorong ICW untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah. ICW menilai bahwa narasi penguatan UU KPK baru yang digaungkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata.
     
    ICW juga mendesak KPK untuk berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

    Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan UU KPK baru tidak relevan terhadap kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

    "UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia, setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan Komisioner KPU tersebut," Ujar Kurnia dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (12/1).

    Pertama, dengan ketentuan Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun.

    Kurnia menilai jika saat ini KPK terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ia menyebut proses penemuan bukti harus dilakukan dengan cepat, juga terkait persoalan waktu yang jika bertele-tele dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

    Kedua, pihaknya juga menilai jKPK seolah dihalang-halangi dalam proses penangkapan kasus suap tersebut. Selain itu, ICW juga menilai tersangka tampak tidak kooperatif.

    Kurnia pun menegaskan pihaknya menekan lagi bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 5 Shio yang Terkena Ciong di Tahun Tikus Logam 2020
    02 Hindari Virus Corona, Dua Kualifikasi Olimpiade Dipindah
    03 Tukar SKS ke Magang, Nadiem Dicap Tak Paham Pendidikan Tinggi
    04 FIFA Pantau Enam Stadion Indonesia Akhir Januari
    05 Jokowi Soal Imlek: Semoga Kita Semua Semakin Sejahtera
    06 TNI: China Punya Pulau Buatan di Laut China Selatan
    07 BKKBN Luncurkan Logo Baru
    08 Dinas PUPR Diminta Koordinasikan Perbaikan Jalan Terdampak Pembangunan IPAl
    09 Banyak investor berminat berinvestasi di KIT
    10 Amankan Aset KIT, Wako Gekar Rapat Dengan Forkompimda
    11 Pemangkasan Tenaga Honorer Perlu Koordinasi dengan Masing-masing OPD
    12 Virus Corona Menyebar Sampai Singapura
    13 Salah Egois Buat Minamino Gagal Cetak Gol untuk Liverpool
    14 Jet Prancis Incaran Prabowo Lebih Mahal dari Sukhoi Rusia
    15 18 Titik Panas Terpantau di Riau Hari Ini
    16 Tae Yong Tak Beri Target Timnas U-19 Lawan Tim dari Korsel
    17 Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah yang Hambat Pilkada
    18 Disperindag Dorong PT SPP untuk Bangun KIT
    19 Ayat Janji Sampaikan Ke Walikota Insentif RT RW Diprioritaskan
    20 Milik Potensi Besar, UMKM Minta Dukungan Pemko Pekanbaru
    21 BKD Riau Tetapkan 27 Januari Ujian SKD CPNS
    22 WHO Belum Tentukan Virus Corona Darurat Kesehatan Global
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau