Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan " />
 
 
ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
Senin, 13-01-2020 - 09:24:21 WIB
Ilustrasi.
TERKAIT:
 
  • ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
  •  

    JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal itu disebutkan mendesak demi menyelamatkan lembaga antirasuah itu.

    Sebab, ICW menilai UU KPK Baru (UU No 19 tahun 2019) memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam proses penyidikan. Hal tersebut mendorong ICW untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah. ICW menilai bahwa narasi penguatan UU KPK baru yang digaungkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata.
     
    ICW juga mendesak KPK untuk berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

    Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan UU KPK baru tidak relevan terhadap kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

    "UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia, setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan Komisioner KPU tersebut," Ujar Kurnia dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (12/1).

    Pertama, dengan ketentuan Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun.

    Kurnia menilai jika saat ini KPK terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ia menyebut proses penemuan bukti harus dilakukan dengan cepat, juga terkait persoalan waktu yang jika bertele-tele dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

    Kedua, pihaknya juga menilai jKPK seolah dihalang-halangi dalam proses penangkapan kasus suap tersebut. Selain itu, ICW juga menilai tersangka tampak tidak kooperatif.

    Kurnia pun menegaskan pihaknya menekan lagi bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 5 Jenis Herbal Imunomodulator yang Perkuat Sistem Imun
    02 Terorisme, DPR Sebut TNI Dibutuhkan Meski Polisi Bekerja Baik
    03 MU Susah Payah ke Semifinal Liga Europa
    04 Dari Sore Hingga Dini Hari, Sebagian Besar Wilayah Riau Akan Hujan
    05 Pelarian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis, Muhammad, Berakhir Sudah
    06 Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap Bangga Kencana
    07 Menkes Pantau Kesiapan Jelang Uji Vaksin Corona di RS Unpad
    08 Gubri Didorong Daerah Lain di Riau Berlakukan Wajib Masker pada Warga
    09
    10 Dapat Bantuan, Pelaku UMKM Diimbau Isi Data Lewat Aplikasi
    11 Wali Kota Pantau Razia Masker
    12 Sayuran Rendah Glikemik, Pilihan untuk Kontrol Gula Darah
    13 Top Skor Liga Champions: Misi Sulit Messi Kejar Lewandowski
    14 Pengumuman SBMPTN Dimajukan, Hasil Bisa Diakses Jumat
    15 88 Titik Panas Terpantau di Riau Pagi Ini
    16 Hasil MotoGP Ceko: Binder Menang Kalahkan Morbidelli
    17 Ketua DPRD Riau Apresiasi Penangangan Karhutla Tim Satgas Riau
    18 HUT ke-63 Riau Momen Hidupkan Sektor Pariwisata
    19 Polisi Di Inhu Antar Bendera Merah-Putih Ke Suku Pedalaman
    20 DPRD Gelar Paripurna Hari Jadi ke 63 Provinsi Riau Tahun 2020
    21 Perempat Final Liga Champions: Kuda Hitam dan Tim Mimpi Juara
    22 Prabowo Resmi Jabat Ketua Umum Gerindra Lagi Hingga 2025
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau