Ombudsman RI bakal memanggil sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persoalan keuangan yang membelit PT Asu" />
 
 
Soal Jiwasraya, Ombudsman Bakal Panggil OJK Hingga Kemenkeu
Minggu, 12-01-2020 - 21:59:03 WIB
Ombudsman bakal memanggil sejumlah K/L terkait persoalan keuangan yang membelit Jiwasraya.
TERKAIT:
 
  • Soal Jiwasraya, Ombudsman Bakal Panggil OJK Hingga Kemenkeu
  •  

    JAKARTA -- Ombudsman RI bakal memanggil sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persoalan keuangan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

    Beberapa K/L yang akan dimintai keterangan antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga BUMN asuransi.

    "Kami akan mulai undang satu per satu mulai minggu depan. Senin (13/1) ini pleno, kemudian tim investigasi akan terbentuk dan mereka akan mulai melakukan pemanggilan satu per satu," ujar Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih kepada CNNIndonesia.com, Minggu (12/1).

    Pemanggilan, sambung Alamsyah, bertujuan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya dari masing-masing pihak. Di saat yang sama, Ombudsman juga akan bekerja sama dengan BPK terkait tukar menukar informasi yang diperlukan.

    "Ombudsman kan diminta undang-undang untuk mencegah maladministrasi. Artinya, untuk merumuskan perbaikan sistemik ke depan," jelasnya.

    Alamsyah mengaku telah memantau persoalan keuangan asuransi pelat merah dan beberapa asuransi swasta sejak tiga bulan terakhir. Hal itu menyusul banyaknya laporan yang diterima terkait kinerja asuransi pelat merah.

    Sebagai langkah awal, Ombudsman mengkaji laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi terkait selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan kajian awal, pendalaman Ombudsman akan difokuskan kepada lima hal.

    Pertama, keterbukaan informasi di mana OJK mewajibkan penyampaian risalah keuangan.

    "Ringkasan keuangan tidak punya makna karena tidak bisa menggambarkan detail investasi (asuransi) itu ke mana saja," ujarnya.

    Kedua, terkait norma, standar, prosedur dan kriteria investasi saham di sektor asuransi. Ketiga, pengawasan internal perusahaan asuransi.

    Keempat, proses pengamanan transaksi di bursa. Kelima, institutional review dari OJK.

    Alamsyah melihat indikasi Jiwasraya dan Asabri sama-sama menempatkan sebagian besar investasinya pada aset yang tidak likuid dan berisiko tinggi. Alhasil, keuangan perusahaan terganggu hingga berkembang ke persoalan dugaan korupsi.

    "Seharusnya BPK dan kejaksaan sudah bisa mulai melakukan investigasi ke Asabri," ujarnya.

    Dari catatan Alamsyah, nilai investasi saham Asabri terus meningkat dan sepintas mulai tertahan di 2016 dan 2017. Banyaknya perubahan-perubahan angka drastis dalam komposisi jenis investasi lain seperti deposito berjangka, obligasi, reksadana, MTN dan DIRE antar periode laporan keuangan menunjukkan tingginya perubahan jenis transaksi akhir tahun dan awal tahun.

    Gejala ini, lanjutnya, biasanya merupakan indikasi tingginya pembelian saham REPO (gadai saham) yang tak terkendali dan hilangnya kehati-hatian. 

    Demi kepentingan publik, menurut Alamsyah, informasi yang menyangkut dana publik harus dibuka dan akuntan publik yang melakukan audit perlu diperiksa.

    Amankan Data

    Selain itu, untuk menangani kasus penyimpangan di pasar modal, Kejaksaan Agung harus segera mengamankan data transaksi yang ada di KSEI, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

    Alamsyah mengingatkan kejadian terbakarnya kantor Bank Indonesia dan BPK yang menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam menangani kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    Selain mengamankan data transaksi finansial di bursa, hal lain yang mendesak dilakukan pemerintah di pasar modal adalah melanjutkan reformasi pengawasan dan mitigasi risiko untuk menjaga akuntabilitas.

    Reformasi itu termasuk di dalamnya melakukan institutional review fungsi OJK dan memberlakukan sistem punishment ke Kantor Akuntan Publik dan blacklist terhadap profesional sektor keuangan, baik akuntan, aktuaris dan manager investasi yang melanggar aturan.

    Selanjutnya, reformasi juga mencakup review terkait akuntabilitas tata kelola korporasi, seperti meninjau ulang posisi auditor internal yang selama ini berada di bawah direktur utama dan sistem pengusulan auditor eksternal. Kemudian, pembatasan besaran transaksi dalam momen tertentu perlu mulai diatur untuk menekan risiko.

    "Memperkuat fundamental pengawasan untuk menjaga integritas pasar modal penting, karena pasar modal adalah salah satu infrastruktur strategis ekonomi nasional, sepenting halnya penyederhanaan perizinan investasi," jelasnya. (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Soal Jiwasraya, Ombudsman Bakal Panggil OJK Hingga Kemenkeu
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 5 Jenis Herbal Imunomodulator yang Perkuat Sistem Imun
    02 Terorisme, DPR Sebut TNI Dibutuhkan Meski Polisi Bekerja Baik
    03 MU Susah Payah ke Semifinal Liga Europa
    04 Dari Sore Hingga Dini Hari, Sebagian Besar Wilayah Riau Akan Hujan
    05 Pelarian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis, Muhammad, Berakhir Sudah
    06 Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap Bangga Kencana
    07 Menkes Pantau Kesiapan Jelang Uji Vaksin Corona di RS Unpad
    08 Gubri Didorong Daerah Lain di Riau Berlakukan Wajib Masker pada Warga
    09
    10 Dapat Bantuan, Pelaku UMKM Diimbau Isi Data Lewat Aplikasi
    11 Wali Kota Pantau Razia Masker
    12 Sayuran Rendah Glikemik, Pilihan untuk Kontrol Gula Darah
    13 Top Skor Liga Champions: Misi Sulit Messi Kejar Lewandowski
    14 Pengumuman SBMPTN Dimajukan, Hasil Bisa Diakses Jumat
    15 88 Titik Panas Terpantau di Riau Pagi Ini
    16 Hasil MotoGP Ceko: Binder Menang Kalahkan Morbidelli
    17 Ketua DPRD Riau Apresiasi Penangangan Karhutla Tim Satgas Riau
    18 HUT ke-63 Riau Momen Hidupkan Sektor Pariwisata
    19 Polisi Di Inhu Antar Bendera Merah-Putih Ke Suku Pedalaman
    20 DPRD Gelar Paripurna Hari Jadi ke 63 Provinsi Riau Tahun 2020
    21 Perempat Final Liga Champions: Kuda Hitam dan Tim Mimpi Juara
    22 Prabowo Resmi Jabat Ketua Umum Gerindra Lagi Hingga 2025
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau