JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Kabar buruk bagi nama baik lembaga penyelenggara pemilu.
Asumsi negatif publik yang tertuju kepada KPU tak bisa dibendung. Begitu banyak yang mempertanyakan kredibilitas KPU selama ini usai Wahyu tersandung masalah korupsi di media sosial.
Ketua KPU Arief Budiman sebenarnya sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia tak lama setelah KPK mengumumkan Wahyu tersangka. Akan tetapi, ucapan maaf itu tak bisa menjadi obat penawar yang mujarab dari asumsi negatif yang beredar.
Buktinya, nama Wahyu Setiawan sempat menjadi trending topic Indonesia di Twitter. Berbagai meme pun bermunculan dengan nada mengejek Wahyu serta KPU.
Ketua Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi menganggap wajar jika masyarakat langsung mempertanyakan kredibilitas KPU usai Wahyu tersandung kasus korupsi. Meski KPU dan Wahyu telah meminta maaf, tetap saja akan ada ketidakpercayaan yang muncul dalam benak publik.
"Nah itu pastilah satu hal yang memang akan serta merta berdampak pada kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata Veri kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi melalui telepon, Jumat (10/1).
Veri mengatakan bahwa penyelenggara pemilu kerap dihantui godaan untuk berlaku curang. Godaannya tergolong besar sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para Komisioner KPU, baik level pusat mau pun daerah.
Apalagi, penyelenggara pemilu memang memiliki tugas untuk menentukan soal pergantian antar waktu (PAW) bisa dilakukan atau tidak. Hal menjerat Wahyu dalam kasus suap senilai Rp900 juta ini guna memuluskan politikus PDIP menjadi anggota DPR menggantikan orang lain yang telah meninggal dunia.
"Memang ini yang jadi tantangan bagi penyelenggara pemilu bagaimana kemudian terus solid antar penyelenggara pemilu sehingga bisa menjaga integritas," kata dia.
Saat ini, lanjut Veri, yang mesti dilakukan KPU secara kelembagaan adalah mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Menurut Veri, itu penting dilakukan.
Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mengaitkan kasus Wahyu dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Meski tidak berkaitan dengan kasus Wahyu, KPU tetap perlu menegaskan kepada publik demi melunturkan ketidakpercayaan yang berkembang.
"PR-nya bagi KPU adalah bagaimana kemudian meningkatkan kepercayaan publik. Ke depan terhadap KPU, sehingga penyelenggaraan pemilu 2020 yang nanti akan dijalankan itu bisa sukses diselenggarakan nanti," katanya.
Sementara itu, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramdhanil menyoroti integritas penyelenggara pemilu di level daerah. Menurutnya, wajar jika dirinya mempertanyakan itu.
Wahyu, yang merupakan komisioner KPU tingkat pusat saja tergoda untuk menerima suap. Fadhli menduga penyelenggara pemilu level daerah pun sering dihantui godaan yang serupa.
"Jika di level pusat, bagaimana di level daerah. Tapi tentu proses hukum yg akan menjawab ini," kata Fadhli.
Fadhli yakin kasus Wahyu mengguncang kepercayaan publik terhadap KPU. Terutama dalam hal pelaksanaan Pilkada 2020.
KPU mesti memperkuat sistem agar tidak lagi terjadi kasus-kasus korupsi selama pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung. Integritas KPU akan benar-benar dipertanyakan andai pilkada mendatang diwarnai kasus rasuah.
"Oleh sebab itu, KPU mesti segera membangun sistem penjaga integritas internal untuk menghadapi potensi suap terhadap internal KPU ini," katanya.
"Salah satunya adalah sistem pengaduan internal yang aman, agar mereka yang nakal bisa dilaporkan, lalu pelapornya bisa aman," jelasnya lagi. (CNI)
Komentar Anda :
