JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir perlu mengantongi izin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bila ingin mengutak-atik anak, cucu, hingga cicit perusahaan pelat merah. Sebab, wewenang perubahan unit usaha BUMN sejatinya dipegang oleh bendahara negara.
Hal ini diungkap Juru Bicara (Jubir) Kementerian BUMN Ferry Andrianto di sebuah forum diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12). Sebelumnya, Erick melempar wacana restrukturisasi para unit usaha di bawah BUMN yang dinilai terlalu banyak dan tak sesuai dengan lini bisnis perusahaan.
"Tapi sebenarnya kewenangan Menteri BUMN terkait fungsi pembubaran dan likuidasi itu bukan wewenang Menteri BUMN (Erick Thohir), tapi Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," ujar Ferry kepada awak media.
Untuk itu, bila Erick ingin mengubah struktur anak, cucu, hingga cicit usaha di BUMN, maka harus berkonsultasi dan mendapat restu dari Sri Mulyani. Kendati begitu, menurutnya, Erick bisa memberikan usulan tersebut ke Sri Mulyani lantaran memiliki tugas manajerial dalam pengelolaan para BUMN.
"Prinsipnya Menteri BUMN bisa membenahi, memberi catatan tadi yang sudah diinventarisasi, berapa banyak anak usaha dan perusahaan patungan. Lalu opsi mana yang akan diambil tentu mempertimbangkan manfaat bagi BUMN dan negara," jelasnya.
Sebelumnya, Erick menyatakan ingin merampingkan seluruh anak, cucu, hingga cicit usaha para BUMN. Hal ini dilakukan lantaran jumlah unit usaha di bawah perusahaan induk terlalu banyak dan tak jarang tidak sejalan dengan inti bisnis perusahaan induk.
PT Pertamina (Persero) misalnya, memiliki 142 perusahaan. Jumlah ini setara dengan total perusahaan pelat merah yang ada di dalam negeri.
Begitu pula dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN yang diketahui memiliki 50 anak, cucu, dan cicit perusahaan. Jumlah unit usaha perusahaan setrum negara cukup banyak karena ada ketentuan pembentukan perusahaan pada suatu wilayah kerja pembangkit listrik.
Kendati begitu, Erick tetap ingin agar para anak, cucu, hingga cicit BUMN dievaluasi. Bila ada yang perlu digabung, maka akan dikonsolidasikan.
"Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mewakili Erick.
Secara terpisah, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku siap bila harus melakukan perombakan anak. cucu, hingga cicit perusahaan minyak negara. Begitu pula dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.
"Siap (merampingkan), kami mendukung karena bagus untuk menyehatkan. Kami ditargetkan Pak Menteri untuk bikin business plan secara keseluruhan di bulan Februari (2020)," ujar Sripeni. (CNI)
Komentar Anda :
