JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar reuni di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2 Desember 2019. Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Silakan saja, negara ini negara demokrasi. Saya kan tidak boleh 'oh tidak boleh'. Silakan saja," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11) dilansir dari CNNIndonesia.com.
Meski tak melarang, Mahfud mengingatkan PA 212 bahwa aparat sudah memiliki standar dalam mengamankan aksi tersebut. Jika standar yang ditetapkan tidak dipatuhi, ia berkata ada standar lain untuk menangani hal itu.
"Ini negara hukum," ujarnya.
Di sisi lain, Mahfud mengaku tidak akan berkomunikasi dengan PA 212 mengenai rencana reuni 212. Ia menyerahkan hal tersebut kepada aparat Kepolisian.
"Komunikasi itu kan, pertama dia berkomunikasi dengan aparat Kepolisian untuk memberi tahu. Lalu aparat mempelajari, lingkungan strategisnya seperti apa, risikonya seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, poster bertajuk "Munajat untuk Keselamatan Negeri: Maulid Agung dan Reuni Alumni 212" beredar di media sosial. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengonfirmasi pihaknya akan kembali menghelat Reuni Aksi 212.
Aksi 212 awalnya terbentuk karena gerakan massa umat Islam yang memprotes pernyataan bernada SARA dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah menggelar aksi 411 pada 4 November 2016, GNPF Ulama kemudian memotori Aksi 212 pada 2 Desember 2016.
Aksi yang diklaim menghadirkan 7 juta orang itu menjadi agenda tahunan yang diurus PA 212. Pada tahun lalu, aksi itu mengundang calon presiden Prabowo Subianto dan para partai koalisinya.
Sementara, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, memastikan menggelar Reuni 212 pada 2 Desember.
"Jadi reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun, karena sudah berjalan dua periode 2017 dan 2018. Jadi di 2019 nanti reuni akan diadakan lagi," kata Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, seperti dikutip Antara Selasa (5/11).
Dia berharap jumlah peserta nanti tidak akan jauh berbeda dengan partisipan pada tahun lalu. Soal jam penyelenggaraan belum dapat dipastikan. "Apakah dimulainya tengah malam menjelang pagi hingga selesai pagi hari atau dimulai pagi hari itu menjadi pembahasan," katanya.
Yusuf mengatakan penyelenggaraan reuni pada tahun ini akan terlepas dari unsur politik karena tidak berbarengan dengan perhelatan politik.
"Mudah-mudahan yang hadir dulu punya waktu, keuangan dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen momen Pilpres, insya Allah. Tapi itu tidak menjadi suatu target bagi kita mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kita jaga," katanya. (CNI)
Komentar Anda :
