DPR Bakal Gelar RDP dengan BPJS Kesehatan Pekan Depan
Minggu, 03-11-2019 - 18:26:36 WIB
Ilustrasi.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Komisi IX DPR RI berencana melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk menyikapi polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan berdasarkan rapat internal komisi, RDP rencananya akan digelar pada Selasa, 5 November 2019.

"Kemarin kita sudah rapat internal Komisi IX, jadi Insyaallah hari Selasa ini rapat perdana dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan beberapa pihak terkait menyikapi isu yang meresahkan masyarakat terkait dengan iuran BPJS Kesehatan ini," ujar Mufidayati usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11) seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Dalam pemaparan diskusi, Mufidayati menyayangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, hal itu bertolak belakang dengan hasil yang disepakati saat rapat gabungan yang dilakukan Komisi IX dan Komisi XI dengan pihak BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, perwakilan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berlangsung pada 27 Agustus 2019.

Berdasarkan risalah rapat yang diakses pada situs dpr.go.id, diketahui mayoritas fraksi keberatan dengan rencana adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Walaupun saya tidak di sana (dalam rapat), saya sudah baca laporan rapat gabungan Komisi IX dengan Komisi XI, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan dan memang betul dalam poin kesimpulan di poin kedua disampaikan Komisi XI dan Komisi IX menolak kenaikan premi," jelasnya.

Pada acara yang sama, Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Moh. Adib Khumaidi berpendapat kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat tak serta merta berdampak terhadap mutu pelayanan yang lebih baik. Pasalnya menurut dia, kenaikan iuran tersebut hanya mengenai konsep untuk menutup defisit belaka.

"Saya masih belum bisa mengatakan bahwa kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan baik. Karena konsepnya hanya berbicara konsep mengatasi defisit saja," ujar Adib dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Adib berujar sebenarnya masalah peningkatan kualitas pelayanan sudah dikritisi pihaknya selama lima tahun belakangan ini. Menurut dia, kualitas pelayanan dapat dilihat dari sejumlah hal seperti di antaranya lengkapnya sarana dan prasarana hingga ketersediaan layanan obat dan alat kesehatan.

"Yang ingin kita soroti adalah kalau kita ingin menghasilkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih optimal, yang baik, maka itu sangat tergantung dengan namanya sarana dan prasarana, kemudian layanan obat dan alat kesehatan, kemudian terkait dengan pembiayaan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres 75 Tahun 2019 yang memuat ketentuan iuran baru BPJS Kesehatan. Beleid itu mengatur iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta.

Sementara, untuk kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.

Kebijakan ini sontak menuai protes dari berbagai kalangan, masyarakat, pengamat, hingga serikat pekerja. Sebagian besar dari mereka mengaku keberatan untuk membayarkan kenaikan iuran yang kelewat besar. (CNI)



 
Berita Lainnya :
  • DPR Bakal Gelar RDP dengan BPJS Kesehatan Pekan Depan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Semangat Berbagi PHR, Wujud Syukur atas Keberhasilan Tajak Sumur Eksplorasi Pinang East
    02 Hingga Februari Kanwil DJP Riau Kumpulkan 3,01 Triliun,
    03 Transaksi dan Layanan Meningkat Jelang Lebaran, BRK Syariah Tetap Optimalkan Pelayanan Prima
    04 Cuaca Cerah Berawan, Puluhan Hotspot Terpantau Hari ini.
    05 Pj Gubernur Riau: Lancang Kuning Carnival Bakal Tampilkan Fesyen Lokal Menuju Kancah Internasional
    06 Pemprov Riau Bersama Mesjid An-Nur serahkan santunan 150 Anak Yatim
    07 Polda Riau Kerahkan 3.508 Amankan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024
    08 Jelang Idulfitri, Pj Gubri Harap Seluruh Jajaran Amankan Arus Mudik
    09 Dishub Imbau Masyarakat Lapor Jika Temukan Jukir Liar
    10 Direksi BRK Syariah Lanjutkan Safari Ramadan Bersama Pemprov Kepri dan Berikan Bantuan CSR
    11 Yuk Baca Mudikpedia agar Mudik Ceria dan Penuh Makna
    12 Cuaca Cerah Berawan, Waspada 120 Hotspot Terpantau di Riau.
    13 Tingkatkan Sarana, Masjid Al Huda Pian Padang Natuna Terima Dabamas BRK Syariah
    14 Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Segera Berakhir, Pemprov Riau Segera Proses ke Kemendagri
    15 Indosat Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
    16 Besok, Pj Gubri Akan Santuni 150 Anak Yatim Dalam Peringatan Nuzulul Quran di Masjid Raya Annur
    17 Safari Ramadan di Rokan Hilir, CSR BRK Syariah Kembali Disalurkan
    18 Para Pelaku Usaha Pemotongan Ayam di Pasar Belantik Siak Terima Surat Keterangan Halal
    19 Kick off Riau Sharia Week 2024: BI Gelar Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif Bersama BWI Riau
    20 Masjid Al Fatah Kuansing Terima Dana CSR, Asisten I Pemprov Riau Ajak Menabung di BRK Syariah
    21 Disperindag Mulai Lakukan Tera Ulang di Sejumlah SPBU di Pekanbaru
    22 Cuaca Cerah Berawan, Waspada Puluhan Titik Panas Terpantau di Riau.
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau