JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ingin mengubah budaya feodalisme di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tito baru saja dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10).

Menurut mantan Kapolri tersebut pemerintah-pemerintah daerah (pemda) yang dinaungi Kemendagri masih menganggap dirinya sebagai penguasa. Padahal menurut Tito seharusnya pemda menjadi pelayan masyarakat.

"Saya ingin ada perubahan-perubahan budaya-budaya yang mungkin menghambat pelayanan publik yang baik, kemudian agak feodalistik. Ini harus diubah menjadi budaya yang betul-betul melayani," kata Tito saat ditemui usai apel pertamanya sebagai Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10) dilansir dari CNNIndonesia.com.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibanding prestasi.

Mengutip bukunya sendiri, Democratic Policing, Tito mengatakan seharusnya pemerintahan memposisikan diri sebagai pelayan publik, bukan sebaliknya. Sebab, tegas dia, pemilik negara adalah rakyat.

Tito juga mengatakan dirinya akan berusaha agar reformasi birokrasi berjalan lancar di Kemendagri. Namun ia menyadari hal tersebut tak mudah diwujudkan mengingat pengalamannya di Korps Bhayangkara.

"Tidak gampang, saya paham. Di Polri juga tidak gampang mengubah langsung budaya, tapi Polri lebih besar 450 ribu orang, di sini [Kemendagri] lebih kecil. Tapi, kita membina di daerah, berarti tidak hanya di Kemendagri, tapi juga budaya di pemda. Bagaimana mengubah mindset jangan lagi menjadi penguasa," tutur dia.

Lulusan terbaik Akpol tahun 1987 ini menyampaikan ia masih beradaptasi dengan budaya dan sistem organisasi di Kemendagri. Sehingga, sambungnya, belum bisa bicara banyak soal kebijakan teknis.

"Silakan kerjakan dulu hal-hal yang sudah menjadi kerjaan yang sudah dijalankan. Sambil saya berusaha mengenal secara formal apa saja yang sedang dikerjakan," ucap Tito.

Tito telah berhenti dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolri. Usulan pemberhentian itu langsung dari Presiden Jokowi, dan telah disetujui DPR. Saat ini Kapolri dijabat oleh Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai Pelaksana tugas.

Jokowi sendiri telah menyerahkan nama Komjen Pol Idham Azis yang kini menjabat Kepala Bareskrim Polri ke DPR untuk disetujui jadi Kapolri.

Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan menyikapi usulan presiden tersebut setelah Komisi III rampung terbentuk.

"Menunggu Komisi III disepakati dulu. Komisi III baru minggu depan, setelah itu langsung kita adakan fit and proper test," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (CNI)