Korupsi
Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
Kamis, 13-12-2018 - 10:32:18 WIB
Irvan Rivano Muchtar
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang menjeratnya.

Apalagi yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Garda Pemuda NasDem. "Kita tidak ikut campur lagi karena yang bersangkutan sudah mundur," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (13/12/2018).

Hal ini, tambah Irma, sesuai dengan kebijakan partai terkait kader yang terlibat kasus korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya di Parta Nasdem.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Cianjur, Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Cianjur bersama Rosidin dan Cecep Sobandi diduga telah meminta atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 Miliar. Bupati Irvan sendiri diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 Kepala Sekolah di Cianjur yang mendapat dana alokasi khusus pendidikan.

Sedangkan, Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy berperan menjadi perantara dalam pemberian transaksi dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur. Namun, Cepy hingga saat ini masih melarikan diri.

Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



 
Berita Lainnya :
  • Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Antisipasi Lonjakan Kasus Corona, Riau Siapkan Rumah Sakit Darurat dan Rumah Oksigen
    02 Surat Edaran Gugus Tugas Pemko Pekanbaru Memuat 17 Pedoman PPKM Level IV
    03 PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus
    04 Hujan Berpotensi Terjadi di Sebagian Besar Wilayah Riau
    05 PPKM Level 4 di 21 Provinsi Luar Jawa-Bali Dilanjutkan
    06 Demokrat Riau Laporkan Wamendes PDTT ke Polda Riau
    07 Kunjungan di MPP Alami Penurunan
    08 Ringankan Beban Masyarakat, Korem 031 Wira Bima Inisiasi Dapur Lapangan
    09 Perpanjangan PPKM, Riau Tunggu Aturan Resmi Pemerintah Pusat
    10 Gubernur Riau minta Jajaran Satgas Karhutla agar selalu Waspada
    11 Tinjau Isoter Asrama Haji, Kapolda Riau : Tetap Semangat Ini Tugas Yang Mulia
    12 Kapolda Riau Mengajak Semua Pihak Bangun Untuk Bersama Gerakkan Ekonomi
    13 Kapolda Riau : Kolaborasi dan Sinergi Mampu Tangani Covid-19
    14 Pemko Pekanbaru Beri Stimulus Pajak Daerah untuk Pemulihan Ekonomi
    15 Yuk Manfaatkan Layanan Online Disdukcapil Pekanbaru
    16 Polri Peduli Negeri, Polda Bersama BEM Se Riau Gelar Baksos Di Rumbai
    17 1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia
    18 Pantang Pulang Sebelum Padam! Tim Satgas Karhutla Riau Berjibaku Blokade Api
    19 Pesawat Tempur F-16 TNI AU Patroli Pulau Terluar Selat Malaka dan Karimata
    20 Lagi, Polda Riau Musnahkan Ratusan Kilogram Shabu Dan Ribuan Butir Pil Ektasi
    21 Satgas Covid Masih Dapati Sekolah Swasta Belajar Tatap Muka
    22 Satgas Covid Denda 4 Tempat Usaha
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau