Korupsi
Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
Kamis, 13-12-2018 - 10:32:18 WIB
Irvan Rivano Muchtar
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang menjeratnya.

Apalagi yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Garda Pemuda NasDem. "Kita tidak ikut campur lagi karena yang bersangkutan sudah mundur," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (13/12/2018).

Hal ini, tambah Irma, sesuai dengan kebijakan partai terkait kader yang terlibat kasus korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya di Parta Nasdem.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Cianjur, Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Cianjur bersama Rosidin dan Cecep Sobandi diduga telah meminta atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 Miliar. Bupati Irvan sendiri diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 Kepala Sekolah di Cianjur yang mendapat dana alokasi khusus pendidikan.

Sedangkan, Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy berperan menjadi perantara dalam pemberian transaksi dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur. Namun, Cepy hingga saat ini masih melarikan diri.

Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



 
Berita Lainnya :
  • Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 5 Shio yang Terkena Ciong di Tahun Tikus Logam 2020
    02 Hindari Virus Corona, Dua Kualifikasi Olimpiade Dipindah
    03 Tukar SKS ke Magang, Nadiem Dicap Tak Paham Pendidikan Tinggi
    04 FIFA Pantau Enam Stadion Indonesia Akhir Januari
    05 Jokowi Soal Imlek: Semoga Kita Semua Semakin Sejahtera
    06 TNI: China Punya Pulau Buatan di Laut China Selatan
    07 BKKBN Luncurkan Logo Baru
    08 Dinas PUPR Diminta Koordinasikan Perbaikan Jalan Terdampak Pembangunan IPAl
    09 Banyak investor berminat berinvestasi di KIT
    10 Amankan Aset KIT, Wako Gekar Rapat Dengan Forkompimda
    11 Pemangkasan Tenaga Honorer Perlu Koordinasi dengan Masing-masing OPD
    12 Virus Corona Menyebar Sampai Singapura
    13 Salah Egois Buat Minamino Gagal Cetak Gol untuk Liverpool
    14 Jet Prancis Incaran Prabowo Lebih Mahal dari Sukhoi Rusia
    15 18 Titik Panas Terpantau di Riau Hari Ini
    16 Tae Yong Tak Beri Target Timnas U-19 Lawan Tim dari Korsel
    17 Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah yang Hambat Pilkada
    18 Disperindag Dorong PT SPP untuk Bangun KIT
    19 Ayat Janji Sampaikan Ke Walikota Insentif RT RW Diprioritaskan
    20 Milik Potensi Besar, UMKM Minta Dukungan Pemko Pekanbaru
    21 BKD Riau Tetapkan 27 Januari Ujian SKD CPNS
    22 WHO Belum Tentukan Virus Corona Darurat Kesehatan Global
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau