Korupsi
Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
Kamis, 13-12-2018 - 10:32:18 WIB
Irvan Rivano Muchtar
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang menjeratnya.

Apalagi yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Garda Pemuda NasDem. "Kita tidak ikut campur lagi karena yang bersangkutan sudah mundur," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (13/12/2018).

Hal ini, tambah Irma, sesuai dengan kebijakan partai terkait kader yang terlibat kasus korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya di Parta Nasdem.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Cianjur, Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Cianjur bersama Rosidin dan Cecep Sobandi diduga telah meminta atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 Miliar. Bupati Irvan sendiri diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 Kepala Sekolah di Cianjur yang mendapat dana alokasi khusus pendidikan.

Sedangkan, Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy berperan menjadi perantara dalam pemberian transaksi dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur. Namun, Cepy hingga saat ini masih melarikan diri.

Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



 
Berita Lainnya :
  • Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pasar Higienis Pekanbaru bakal diperluas.
    02 Pemprov Riau Belum Bisa Tentukan Besaran APBD P 2019
    03 RUSIDI MINTA IZIN HADIRKAN BAWASLU BENGKALIS DI SIDANG MK
    04 OJK Riau Tidak Menyarankan Masyarakat Melakukan Pinjaman Online , Karena Bunganya Dinilai Cukup Ting
    05 Mantan Anggota Dewan Bawa Kabur Kendaraan Dinas
    06 Sosialisasi Sertifikasi Profesi Perbankan Indonesia
    07 Meriahkan HUT RI, Digelar Festival Gapura Cinta Negeri se Indonesia
    08 Wali Kota Pekanbaru Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden
    09 Wako Ganti Plt Kadikes Dari Indra Pomi ke M Amin
    10 Pemprov Belum Cairkan DAK Fisik Tahap I
    11 Sejumlah APILL di Pekanbaru mati
    12 Pemko Pekanbaru Dukung Masyarakat Yang Ingin Menanam Cabe
    13 Peralatan Minim, Perbaikan jalan Rusak Terkendala
    14 Pemprov Berharap Pusat Bisa Bantu Daerah Atasi Abrasi
    15 77 tiang reklame di jalan Sudirman tak Berizin
    16 Pemko Pekanbaru Akan Perluas Lokasi festinight
    17 Hilirisasi Produk Turunan Sawit Perlu Dilakukan Untuk Mengatasi Kerugian Petani Sawit.
    18 Bupati Kuansing Akan Buka Mubes III Kenegerian Simandolak
    19 Omset Menurun Pedagang Salahkan Indomaret
    20 Selama Tahun ini Polda Riau Sudah Tangani 16 kasus Karhutla
    21 Terima Kunjungan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Beberkan Jumlah Pelanggaran Pemilu di Riau.
    22 Kadisdik Bantah Merger SDN 01 Bertujuan Untuk Alih Fungsi Lahan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau