Korupsi
Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
Kamis, 13-12-2018 - 10:32:18 WIB
Irvan Rivano Muchtar
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang menjeratnya.

Apalagi yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Garda Pemuda NasDem. "Kita tidak ikut campur lagi karena yang bersangkutan sudah mundur," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (13/12/2018).

Hal ini, tambah Irma, sesuai dengan kebijakan partai terkait kader yang terlibat kasus korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya di Parta Nasdem.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Cianjur, Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Cianjur bersama Rosidin dan Cecep Sobandi diduga telah meminta atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 Miliar. Bupati Irvan sendiri diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 Kepala Sekolah di Cianjur yang mendapat dana alokasi khusus pendidikan.

Sedangkan, Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy berperan menjadi perantara dalam pemberian transaksi dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur. Namun, Cepy hingga saat ini masih melarikan diri.

Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



 
Berita Lainnya :
  • Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Tiap Hari, Disdukcapil Pekanbaru Terima Minimal 100 Pengaduan soal KTP-El
    02 Kembali Gelar Aksi, Para Guru Sertifikasi Ancam Lumpuhkan Pendidikan Pekanbaru
    03 Persiapan MTQ Kota Pekanbaru Sudah 75 Persen
    04 Kesbangpol Pekanbaru Yakin Tingkat Partisipasi Capai 70 Persen
    05 Walikota Pekanbaru Berkantor di Tenayan Raya Mulai 25 Maret 2019
    06 Puncak HUT ke-41 Radio Bharabas FM berlangsung Meriah
    07 Diikuti Puluhan Mahasiswa, KPU Riau Sosialisasi Pemilu di UIR
    08 Pasar Limapuluh akan Jadi Pasar Induk Beras di Pekanbaru
    09 Pemko Pekanbaru Peroleh Penghargaan Kearsipan Tingkat Nasional
    10 Kapolda Sebut 6 Pelaku Karhutla Sudah Diamankan
    11 Insentif RT dan RW di Pekanbaru Cair Tanggal 15 Maret
    12 Puluhan Prajurit Yonko 462 Paskhas Lakukan Bhakti Sosial
    13 Anggota DPRD Soroti Kelakuan Warga Yang Nongkrong di Flyover
    14 Ribuan Warga Pesisir Riau Terserang ISPA
    15 Kejar Target PAD PKB, Dishub akan Razia Buku KIR
    16 Hotel Tasia Ratu Syariah Terbakar
    17 Jalan Sehat Merakyat FPR Angkat Tema Anti Hoax
    18 LLDIKTI Kembali Gelar EA, UIR Bertekad Pertahankan Gelar Juara
    19 Dilantik Presiden Jokowi Jadi Gubernur Riau, Ini Prioritas Yang Dilakukan Syamsuar
    20 Mal Pelayanan Publik Sudah Layani 174 Pelayanan
    21 Buang Sampah Sembarangan, DLHK Pekanbaru Tahan 50 KTP Warga
    22 Dinas Pendidikan Pekanbaru Alokasikan Dana Kegiatan Fisik Rp47 Miliar
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau