Korupsi
Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
Kamis, 13-12-2018 - 10:32:18 WIB
Irvan Rivano Muchtar
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang menjeratnya.

Apalagi yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Garda Pemuda NasDem. "Kita tidak ikut campur lagi karena yang bersangkutan sudah mundur," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (13/12/2018).

Hal ini, tambah Irma, sesuai dengan kebijakan partai terkait kader yang terlibat kasus korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya di Parta Nasdem.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Cianjur, Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Cianjur bersama Rosidin dan Cecep Sobandi diduga telah meminta atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 Miliar. Bupati Irvan sendiri diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 Kepala Sekolah di Cianjur yang mendapat dana alokasi khusus pendidikan.

Sedangkan, Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy berperan menjadi perantara dalam pemberian transaksi dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur. Namun, Cepy hingga saat ini masih melarikan diri.

Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



 
Berita Lainnya :
  • Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Usulan UMK Tiga Daerah Ditolak Pemprov Riau
    02 Pemprov Riau Tagih BDH Triwulan IV DBH Migas
    03 Pedagang TPS Jalan Hos Cokro Aminoto Diminta Segera Kosongkan TPS
    04 Pedagang Hos Cokroaminoto Belum Bersedia Pindah Karena Beberapa Alasan
    05 Walaupun Hujan, Titik Panas di Riau Kembali Meningkat
    06 Ganda Putra Indonesia Kuasai BWF Tour 2019
    07 Istana: Jokowi Minta TNI-Polri Bantu Kawal Infrastruktur
    08 33 Pelajar Bolos Sekolah Terjaring Razia Satpol PP Pekanbaru
    09 BBPOM Pekanbaru Kenalkan Aplikasi Smart POM
    10 Pansel Umumkan Hasil Seleksi Calon Dirut BRK
    11 Kepala Daerah dan Anggota Dewan di Riau Terancam Sanksi Penundaan Insentif
    12 Tes Darah Bisa Prediksi Kanker Payudara 5 Tahun Lebih Dini
    13 Kecewa dengan PSSI, Suporter Tak Tonton Malaysia vs Indonesia
    14 Total 23 Terduga Teroris Ditangkap Terkait Bom Medan
    15 Hampir Sebagian Besar Wilayah Riau Akan Diguyur Hujan
    16 Hong Kong Open: Ginting Kecewa dan Marah pada Keputusan Wasit
    17 Pelaporan Sukmawati Disebut Imbas dari Pasal Penghinaan Agama
    18 10 Cara Ampuh dan Mudah untuk Basmi Kecoak di Rumah
    19 Hasil MotoGP Valencia 2019: Marquez Menang Mudah
    20 Istana soal Ahok Masuk BUMN: Kader Parpol Tidak Masalah
    21 11 Manfaat Daun Sirih untuk Kesehatan Tubuh
    22 Hasil Hong Kong Open: Ginting ke Final Usai Kalahkan Jonatan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau